STATUS PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Pasca berlakunya UU No 12 Tahun 2011, peraturan desa secara eksplisit tidak disebutkan dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kontraposisi denganhal ini, dalam UU No 10 Tahun 2004 peraturan desa secara eksplisit disebutkan dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini ialah dari sisi letak pengundangan dapat terlihat apakah suatu peraturan masuk kategori peraturan perundang-undangan atau bukan. Peraturan desa sebelum berlakunya UU No 6 Tahun 2014 diundangkan di Lembaran Daerah dan Berita Daerah, makasesuai ketentuan mengenai letak pengundangan yang diatur dalam pasal 81 UU No 12 Tahun 2011 status peraturan desa masuk kategori perundang-undangan. Sedangkan pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 sesuai pasal 69 (1), peraturan desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa. Hal ini tidak memenuhi ketentuan pada pasal 81 UU No 12 Tahun 2011 maka status peraturan desa tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan.

1.  UEU-Journal-22474-11_2040.pdf - 457 KB

1. STATUS PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4566

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN