HAK IMUNITAS ADVOKAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tujuan dari Penelitian ini memahami hak imunitas advokat setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi dan menganalisis hak imunitas advokat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.26/PUU-XI/2013 . Penelitian hukum dengan judul hak imunitas advokat setelah putusan mahkamah konstitusi ini merupakan penelitian hukum normatif (normative research) , yaitu Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, kemudian penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Cara atau alat pengumpulan data menggunakan metode dokumen serta dapat menunjang dan sebagai peninjau bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas advokat dalam pasal 16 Undang-undanga Nomor 18 Tahun 2003, tentang advokat tidak akan terlepas dari alasan yuridis, sebelum keluarnya undang undang advokat, keberadaan advokat sering di dihadapkan dengan pelanggaran hukum saat menjalankan kuasa,disebabkan undang undang tidak memberikan perlindungan hukum kepada advokat yang sedang menjalankan profesinya, namun setelah keluarnya undang undang advokat Nomor 18 Tahun 2003 pasal 16 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Hak imunitas Advokat eksistensinya di perluas di luar pengadilan pada saat menjalankan kuasa telah diberikan hak imunitas atau kekebalan hukum kepada advokat yang sedang menjalankan propesinya.

1.  UEU-Journal-22476-11_2042.pdf - 342 KB

1. HAK IMUNITAS ADVOKAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4275

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN