KESADARAN HUKUM PEMELIHARA ULAR TERHADAP PERATURAN REGULASI PERLINDUNGAN SATWA

Perlindungan jenis flora dan fauna telah diatur dalam salah satu hukum internasional yaitu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora dan Fauna (CITES) pada tahun 1973. Indonesia kemudian mengadopsi ketetapan CITES tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Saat ini peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan Liar. Namun, ternyata peredaran binatang yang dikategorikan dilindungi pada peraturan pemerintah tersebut masih dijumpai di sekeliling kita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum para pemelihara binatang terkait dengan adanya peraturan perlindungan terhadap satwa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik partisipasi observasi dalam pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2020 sampai dengan Maret 2021. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga keberadaan reptil yang dilindungi maupun tidak dilindungi masih rendah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut di lapangan masih kurang, sehingga menimbulkan rasa aman bagi para pemelihara reptil khususnya reptil yang dilindungi.

1.  UEU-Journal-22477-11_2043.pdf - 335 KB

1. KESADARAN HUKUM PEMELIHARA ULAR TERHADAP PERATURAN REGULASI PERLINDUNGAN SATWA
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4608/3190

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN