PENGATURAN HUKUM DALAM KEADAAN DARURAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Hampir 2 tahun dunia, dan khususnya Indonesia mengalami pandemic virus corona (Covid19). Saat awal masa pandemic, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID !(). Dengan demikian, status kedarurat tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada tanggal 31 Maret 2O2O yang secara berbarengan juga Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) nomor 1 tahun 2020 pada tanggal yang sama. Dengan adanya produk-produk hukum tersebut, kemudian diikuti peraturan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dalam pelaksanaannya kemudian PSBB yang merupakan nomenklatur atau istilah normative dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan menjadi acuan dan landasan hukum bagi pelaksanaan pengaturan pandemic di Daerah. Akan tetapi, pada tanggal 6 Januari 2021, dikeluarkanlah ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM ) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengingat kemudian , Inmendagri ini menjadi semacam dasar pemberlakuan berbagai aturan PPKM, baik yang memiliki nomenklatur Mikro, maupun dikeluarkannya PPKM darurat berdasarkan Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat. Permasalahannya adalah, bagaimana sebuah aturan seperti Instruksi Menteri dapat dijadikan landasan hukum yang memiliki sanksi. Apa dasar hukum dikeluarkannya Instruksi meneteri tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.  UEU-Journal-22531-11_2053.pdf - 507 KB

1. PENGATURAN HUKUM DALAM KEADAAN DARURAT DI MASA PANDEMI COVID-19
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/4791

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN