TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN MENGUNDUH DAN MENONTON KARYA SINEMATOGRAFI BERBAYAR SECARA GRATIS MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Penggunaan Media Sosial di Indonesia meluas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Berbagai Aplikasi seperti Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Line dan WhatsApp telah dipilih sebagai metode komunikasi dan hiburan. Kemajuan Media Sosial mengubah kehidupan masyarakat di berbagai bidang, terutama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Karya Sinematografi termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Karya berhak Cipta, yang juga mendapatkan Perlindungan terhadap Ciptaannya. Karya Sinematografi merupakan Ciptaan yang berupa gambar bergerak meliputi film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 Huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum terhadap kegiatan mengunduh dan menonton Karya Sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan perundang- undangan dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap kegiatan mengunduh dan menonton Karya Sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram? dan 2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum terhadap kegiatan mengunduh dan menonton Karya Sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram?. Hasil analisa permasalahan ini, maka terhadap kegiatan mengunduh dan menonton Karya Sinematografi berbayar secara gratis melalui Aplikasi Telegram dapat dituntut dan dikenai pidana berupa kurungan dan pidana denda karena telah melanggar Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi yang dirugikan melalui Aplikasi Telegram ini yaitu dengan mengajukan Pengaduan kepada pihak Kepolisian terkait Pelanggaran Hak Cipta.

1.  UEU-Undergraduate-23903-COVER.Image.Marked.pdf - 143 KB
2.  UEU-Undergraduate-23903-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 175 KB
3.  UEU-Undergraduate-23903-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 160 KB
4.  UEU-Undergraduate-23903-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 194 KB
5.  UEU-Undergraduate-23903-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 168 KB
6.  UEU-Undergraduate-23903-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 149 KB
7.  UEU-Undergraduate-23903-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 208 KB
8.  UEU-Undergraduate-23903-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 234 KB
9.  UEU-Undergraduate-23903-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 186 KB
10.  UEU-Undergraduate-23903-BAB1.Image.Marked.pdf - 230 KB

• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41K/AG/1998 JO MA 37PK/AG/2000 JO MA 17PK/AG/2002)
• TINJAUAN HUKUM TENTANG SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH YANG DITINJAU DARI TUJUAN DAN ASAS-ASAS PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 96/PK/TUN/2007)
• TINJAUAN HUKUM ATAS HAK WARIS ISTRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HUKUM ISLAM� (Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.38.K/AG/1998)
• Tinjauan Hukum Humaniter terhadap Konflik bersenjata noninternasional di Libya
• TINJAUAN HUKUM KETERKAITAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN JAMINAN FIDUCIA MENURUT UU NO.42 TAHUN 1999
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
• TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBUKTIAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 343/Pdt.G/2009/PA.Sda
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN TERHADAP MAKANAN RINGAN BERDASARKAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN