KAJIAN TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH PROSES DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 429 K/PDT.SUS-PHI/2019)

Pemutusan Hubungan Kerja diartikan hubungan kerja yang berakhir karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara Pekerja dan Pengusaha juga berakhir. Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja terdapat kompensasi-kompensasi yang harus dibayarkan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak yang seharusnya diterima dan Upah yang tetap harus dibayarkan selama proses Pemutusan Hubungan Kerja belum berkekautan hukum tetap (inkracht) yang lazim disebut Upah Proses. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dan untuk mengetahui apakah pertimbangan Majelis Hakim terkait pembayaran Upah Proses sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder. Mengunakan metode pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang mempunyai korelasi dengan isu yang telah menjadi Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hasil penelitian terhadap penerapan hukum dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja yaitu bahwa masih ada Pengusaha yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan melanggar ketentuan yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam memutus perselisihan pemutusan hubungan yang terjadi terkait Upah Proses masih sering terjadi perbedaan penafsiran dalam keputusannya untuk memberikan Upah Proses atau tidak memberikan Upah Proses pada masa penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial.

1.  UEU-Undergraduate-23914-COVER.Image.Marked.pdf - 311 KB
2.  UEU-Undergraduate-23914-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 290 KB
3.  UEU-Undergraduate-23914-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 279 KB
4.  UEU-Undergraduate-23914-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 326 KB
5.  UEU-Undergraduate-23914-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 289 KB
6.  UEU-Undergraduate-23914-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 298 KB
7.  UEU-Undergraduate-23914-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 402 KB
8.  UEU-Undergraduate-23914-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 291 KB
9.  UEU-Undergraduate-23914-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 508 KB
10.  UEU-Undergraduate-23914-BAB1.Image.Marked.pdf - 407 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN