PERBANDINGAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UMUM DENGAN OKNUM ANGGOTA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:131/PID.B/2020/PN.MNK DENGAN PUTUSAN NOMOR:48-K/PM.III-12/AD/V/2016)

Sanksi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum dan Anggota Militer, Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengangkat permasalahan seuatu tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh masyarakat umum dan oknum anggota militer, Apakah Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.Mnk dan Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AD/V/2016 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan mengetahui adakah Sanksi Hukum yang berbeda dari yang dilakukan oleh oknum anggota militer dengan masyarakat umum, untuk menjelaskan bagaimanakah sanksi hukum pemidanaan terhadap pelaku atau terdakwa suatu tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh oknum anggota Militer, karena Militer mempunyai suatu aturan Hukum Pidana tersendiri yaitu KUHPM. Tetapi masih berhubungan juga dengan KUHP karena sanksi aturan hukum yang tidak tercantum di dalam KUHPM bisa dikenakan sanksi hukum yang terdapat di dalam KUHP selagi itu tidak ada suatu penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku. Maka penelitian ini menggunakan basis pada norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik itu dalam peraturan perundangundangan ataupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan,penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu penulisan yang dimaksud untuk menjabarkan data yang seteliti mungkin. Data dalam penulisan hukum ini terdiri dari data sekunder atau bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku dan literaturliteratur yang ada.

1.  UEU-Undergraduate-24164-COVER.Image.Marked.pdf - 155 KB
2.  UEU-Undergraduate-24164-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 131 KB
3.  UEU-Undergraduate-24164-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 131 KB
4.  UEU-Undergraduate-24164-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 283 KB
5.  UEU-Undergraduate-24164-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 252 KB
6.  UEU-Undergraduate-24164-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 122 KB
7.  UEU-Undergraduate-24164-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 251 KB
8.  UEU-Undergraduate-24164-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 180 KB
9.  UEU-Undergraduate-24164-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 117 KB
10.  UEU-Undergraduate-24164-BAB1.Image.Marked.pdf - 244 KB

• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )
• KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL