PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PERIZINAN DI DAERAH KEMBANGAN JAKARTA BARAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA 118 TAHUN 2020 TENTANG PERIZINAN

Ruang merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. Ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat haruslah ruang yang aman, nyaman, serta harmonis tanpa adanya suatu konflik. Pemanfaatan ruang di Daerah Khusus Ibukota telah di atur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 118 Tahun 2020. Dalam pemanfaatan ruang dibutuhkan izin, adapun izin pemanfaatan ruang adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang. Permasalahan yang diambil: 1. Bagaimana penerapan pemanfaatan ruang melalui perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 di daerah Kembangan? 2. Apa yang menjadi penyebab adanya pelanggaran terhadap peraturan terkait dengan pemanfaatan ruang yang dimaksud? Jenis penelitian menggunakan hukum normatif yang mengacu pada peraturan Gubernur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di daerah Kembangan, Jakarta Barat belum terlaksana dengan baik

1.  UEU-Undergraduate-25390-COVER.Image.Marked.pdf - 311 KB
2.  UEU-Undergraduate-25390-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 412 KB
3.  UEU-Undergraduate-25390-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 389 KB
4.  UEU-Undergraduate-25390-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 452 KB
5.  UEU-Undergraduate-25390-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 404 KB
6.  UEU-Undergraduate-25390-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 294 KB
7.  UEU-Undergraduate-25390-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 394 KB
8.  UEU-Undergraduate-25390-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 393 KB
9.  UEU-Undergraduate-25390-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 574 KB
10.  UEU-Undergraduate-25390-BAB1.Image.Marked.pdf - 429 KB

• FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNA LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN PERIZINAN DI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI PROVINSI DKI JAKARTA
• KAJIAN MENGENAI PERIZINAN PERTAMBANGAN EKSPLORASI TIMAH DI PULAU BANGKA DIBANDINGKAN DENGAN UU No. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA
• JENIS, PERIZINAN, PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN
• DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PERSEROAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS IZIN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 99 PK/TUN/2016 TENTANG PEMBATALAN IZIN LINGKUNGAN PT. SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk)
• PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PERIZINAN DI DAERAH KEMBANGAN JAKARTA BARAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA 118 TAHUN 2020 TENTANG PERIZINAN
• PERIZINAN MENDIRIKAN TIANG MICROCELL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
• PENERAPAN MODEL E-GOVQUAL DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS DALAM MENGEVALUASI KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN ONLINE (STUDI KASUS: DINAS KOTA TANGERANG SELATAN)