ANALISIS YURIDIS TENTANG KELALAIAN DIREKSI BUMD YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, Direksi sebagai salah satu organ BUMD, adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kasus yang dialami oleh direksi dalam kaitannya dengan masalah penggunaan dana dalam perusahaan.Penyelewangan terjadi yang dilakukan oleh Direksi erat kaitanya dengan tidak bertanggung jawabnya dalam kebijakan mengelola keuangan BUMD.Keuangan BUMD sama hanya dengan keuangan yang berasal dari Anggaran Daerah.masalah penelitian dalam penulisan ini yaitu 1) Bagaimanakah kedudukan Direksi BUMD dalam tindak pidana korupsi terhadap kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara ? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai kedudukan direksi BUMD dalam putusan tindak pidana korupsi dalam perkara No. 32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST ?. ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penjatuhan pidana oleh pelaku tersebut dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b.dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Pertimbangan hakim Dalam putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan terhadap dakwaan kedua, yaitu dakwaan subsidair karena terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.adapun saran-saran yang diajukan, yaitu 1) Sebaiknya peraturan pengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara lebih di pertegas lagi dan pemerintah harus lebih mengutamakan sanksi administrasi dan pengembalian kerugian Negara dari pada pemidanaan. 2) Hendaknya penegak hukum dalam menempatkan pasal-pasal yang akan diterapkan oleh si terdakwa sebagai direksi bank BUMD yang dianggap melakukukan kelalaian sebagai unsur kesalahan (subyektif) dan penerapan unsur kesalahan terhadap diri pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi

1.  UEU-Master-25772-cover.Image.Marked.pdf - 419 KB
2.  UEU-Master-25772-pernyataan lulus.Image.Marked.pdf - 197 KB
3.  UEU-Master-25772-persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 227 KB
4.  UEU-Master-25772-persetujuan.Image.Marked.pdf - 164 KB
5.  UEU-Master-25772-pernyataan plagiat.Image.Marked.pdf - 242 KB
6.  UEU-Master-25772-abstrak.Image.Marked.pdf - 559 KB
7.  UEU-Master-25772-abstract.Image.Marked.pdf - 535 KB
8.  UEU-Master-25772-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 489 KB
9.  UEU-Master-25772-daftar isi.Image.Marked.pdf - 621 KB
10.  UEU-Master-25772-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 627 KB
11.  UEU-Master-25772-bab 1.Image.Marked.pdf - 798 KB

• ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN KEKUATAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE
• TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ( ASKRINDO )
• ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)