ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA HIBURAN MALAM DIMASA PANDEMI COVID-19

Saat ditetapkannya Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan, dikarenakan pandemi covid-19 pada Bulan Maret 20202, maka Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru yang membatasi interaksi maupun produktifitas masyarakat dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan covid-19, namun berdampak kepada melemahnya perkembangan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha Hiburan malam yang langsung terkena dampak dari virus covid-19, dimana selama masa pandemi covid-19 telah menutup usahanya kurang lebih selama 4 bulan, dan merumahkan para karyawannya dengan cara memotong gaji/upah 50 % bahkan ada yang tidak memberikan gaji/upah sampai batas karyawan tersebut kembali dipekerjakan. Untuk menutupi pengeluaran atau untuk tetap mendapatkan penghasilan, sehingga para pelaku usaha hiburan malam ada yang secara diam-diam membuka usahanya seperti Karaoke di room, Restoran/cafe dengan musik virtual dengan tetap menyediakan minuman beralkohol di wilayah yang Peraturan Daerahnya mengijinkan perdagangan minuman beralkohol. Keadaan ini membuat tidak adanya kepastian hukum di komunitas pelaku usaha hiburan malam untuk menjalankan usaha mereka dikarenakan tidak adanya aturan baru yang pasti untuk melaksanakan usaha mereka. Dimasa pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih terus bertambah yang terpapar dan dilain sisi para pelaku usaha hiburan malam harus melanjutkan usahanya dengan tetap menjaga agar terhindar dari penyebaran covid-19, maka perlu aturan hukum yang mengikat dan tegas, sehingga hukum atau aturan terhadap pelaku usaha hiburan malam dimasa pandemi covid-19 dapat ditegakkan.

1.  UEU-Master-25789-cover.Image.Marked.pdf - 226 KB
2.  UEU-Master-25789-pengesahan.Image.Marked.pdf - 191 KB
3.  UEU-Master-25789-persetujuan.Image.Marked.pdf - 172 KB
4.  UEU-Master-25789-pernyataan.Image.Marked.pdf - 240 KB
5.  UEU-Master-25789-asbtrak.Image.Marked.pdf - 142 KB
6.  UEU-Master-25789-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 202 KB
7.  UEU-Master-25789-daftar isi.Image.Marked.pdf - 291 KB
8.  UEU-Master-25789-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 229 KB
9.  UEU-Master-25789-bab 1.Image.Marked.pdf - 533 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN