PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI KASUS: PUTUSAN PN.TANGERANG NOMOR: 71/PID-SUS-ANAK/2018/PN. TNG)

Dalam penelitian ini adalah menjabarkan tentang kasus yang terjadi dan menganalisa dari sisi hukum dengan undang-undang yang berlaku yaitu mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan luka berat yang terdapat dalam putusan Nomor: 71/Pid-Sus-Anak/2018/PN Tng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penanganan hukum anak mengutamakan proses disversi. Proses hukum dalam tahap diversi dilakukan dari tahap penyidikan, kejaksaan, dan Pengadilan namun mengalami kegagalan sehingga harus melalui proses persidangan di pengadilan negeri Tangerang. Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan UU No. 11 tahun 2012 dengan putusan pidana 10 bulan dan pelatihan selama 3 bulan. Dalam proses pengadilan ada beberapa hal yang tidak sesuai dan mengurangi hak keadilan anak dimana dalam penanganan anak masih belum layak karena anak ditahan dalam sel bukan pada Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPSA) hingga putusan hakim dibacakan. Dalam Penahanan anak ditempatkan dalam tahanan (sel) sehinggga hal ini belum sesuai dengan UU no 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak yang seharusnya menempatkan anak yang melakukan konflik dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA). Hal tersebut dilakukan karena fasilitas pada wilayah hukum Tangerang belum ada fasilitas LPSA dan LPKA. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penekanan kepada keadilan anak yang berhadapan dengan hukum agar mendapatkan haknya sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012

1.  UEU-Master-25797-cover.Image.Marked.pdf - 443 KB
2.  UEU-Master-25797-pengesahan.Image.Marked.pdf - 185 KB
3.  UEU-Master-25797-persetujuan.Image.Marked.pdf - 181 KB
4.  UEU-Master-25797-pernyataan.Image.Marked.pdf - 268 KB
5.  UEU-Master-25797-abstrak.Image.Marked.pdf - 537 KB
6.  UEU-Master-25797-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 486 KB
7.  UEU-Master-25797-daftar isi.Image.Marked.pdf - 515 KB
8.  UEU-Master-25797-daftar tabel.Image.Marked.pdf - 416 KB
9.  UEU-Master-25797-daftar gambar.Image.Marked.pdf - 416 KB
10.  UEU-Master-25797-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 499 KB
11.  UEU-Master-25797-bab 1.Image.Marked.pdf - 773 KB

• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGEMUDI ATAS KELALAIAN DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1844/PID.B/2010/PN.TNG.)
• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )