ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Undang-Undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ini secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh daripada itu Undang- Undang membenarkan tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pada kejadian Noodweer, walaupun tindakannya itu (akan) merugikan penyerang, tetapi justru tindakan penindak itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh Undang-Undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan. Karena sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada petindak pun ditiadakan, seperti yang terjadi pada kasus DENI TRIOKA ALS BULE BIN EDI NURYADI dalam Putusan Perkara Nomor : 994/PID.B/2004/PN.JAK.SEL Terdakwa Deni diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (-1) KUHP dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dalam memberikan pertimbangan Hakim tidak melihat unsur-unsur dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu.

1.  UEU-Undergraduate-285-COVER.pdf - 95 KB
2.  UEU-Undergraduate-285-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 46 KB
3.  UEU-Undergraduate-285-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 47 KB
4.  UEU-Undergraduate-285-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 47 KB
5.  UEU-Undergraduate-285-ABSTRAK.pdf - 37 KB
6.  UEU-Undergraduate-285-KATA PENGANTAR.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-285-DAFTAR ISI.pdf - 38 KB
8.  UEU-Undergraduate-285-BAB I.pdf - 60 KB
9.  UEU-Undergraduate-285-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 10 KB

• ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN KEKUATAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE
• TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ( ASKRINDO )
• ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)