PROFIL RINGKASAN LITABMAS: PRINSIP REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

Penyusunan produk hukum sebagaimana yang telah diketahui saat ini lebih banyak menekankan pada aspek legal-drafting. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi lebih dikedepankan dan kurang memperhatikan aspeaspek lain secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, Regulatory Impact Assessment (RIA) menjadi instrumen penting untuk dapat memeriksa dan mengukur kemungkinan manfaat dan dampak dalam mengimplementasikan kebijakan baik yang berbentuk peraturan ataupun non peraturan. Tulisan ini akan menganalisis terkait Bagaimana konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan. Tulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis penerapan RIA dalam merumuskan suatu kebijakan. RIA merupakan metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh positif maupun negatif dari regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kebijakan.Melalui RIA, para perancang kebijakan publik mengevaluasi kebijakan yang produktif dan kontraproduktif bagi dunia usaha dan kepentingan publik. RIA diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mengembangkan kebijakan yang berorietasi pada kepentingan publik, efektif, kredibel dan responsif.

1.  UEU-Article-28999-5_0987.pdf - 470 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN