ANALISIS DASAR PEMBERAT PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSTATUS SEBAGAI PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Penyelenggara negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan pejabat negara adalah masyarakat yang telah diambil sumpahnya untuk menjalankan fungsifungsi negara, namun adakalanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Pejabat negara terkhusus pengeak hukum yang seharusnya bertindak dan berperilaku dengan dasar moral yang tinggi, malah berbalik melakukan tindak pidana. Studi yang dibahas adalah analisis dasar pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai pejabatan negara dengan studi putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Kasus yang diangkat yakni kasus Jaksa Pinangki yang menerima suap dari Tjoko Tjandra. Motif utama penyuapan adalah untuk mengatur fatwa Mahkamah Agung berkaitan dengan putusan Tjoko Tjandra agar tidak dapat dieksekusi. Hasil dari proses peradilan Jaksa Pinangki yang terjadi pengurangan masa pidana menjadi permasalahan. Bagaimana hakim dan jaksa tidak menerapkan dasar pemberat untuk Jaksa Pinangki yang berstatus pejabat negara dan bagaimana pertimbangan hakim yang meringankan pidana Jaksa Pinangki. Jaksa pinangki yang jelas merupakan pejabat negara adalah alasan kuat mengapa harus diterapkannya dasar pemberat, seorang pejabat negara harus memiliki moral yang tinggai dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan dalam tidak menyertakan pasal dasar pemberatpun memiliki dampak yang besar, yakni majelis hakim tidak dapat menutus perkara diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut dikarenakan adanya asas ultra petita

1.  UEU-Undergraduate-29182-COVER.Image.Marked.pdf - 330 KB
2.  UEU-Undergraduate-29182-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 753 KB
3.  UEU-Undergraduate-29182-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 719 KB
4.  UEU-Undergraduate-29182-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 900 KB
5.  UEU-Undergraduate-29182-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 735 KB
6.  UEU-Undergraduate-29182-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 309 KB
7.  UEU-Undergraduate-29182-KATA PENGATAR.Image.Marked.pdf - 717 KB
8.  UEU-Undergraduate-29182-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 364 KB
9.  UEU-Undergraduate-29182-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 423 KB
10.  UEU-Undergraduate-29182-BAB1.Image.Marked.pdf - 315 KB

• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )
• KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL