PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 315/PDT.PLW/2014/PN.TNG)

Dasar diajukannya gugatan Perlawanan perkara a quo yang diajukan oleh para ahli waris melalui kuasa hukumnya berawal dari adanya Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang dimohonkan oleh bank Danamon. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang telah memberikan fasilitas kredit tersebut telah terjadi permasalahan hukum yaitu debitur gagal bayar dimana PT. Petro Kencana (perusahaan fiktif) serta salah satu ahli waris yang menjaminkan Sertifikat No. 175 atas nama alm. O. Sugandi ke bank Danamon, ternyata objek jaminan bukan harta milik pribadi, melainkan harta warisan yang belum dibagi. Dimana objek jaminan tersebut akan dieksekusi oleh pengadilan yang dimohonkan oleh bank Danamon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan yuridis normatif yaitu sumber atau bahan hukum yang akan diambil dari studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif terdapat bahan hukum sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, skunder, dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi pustaka dilakukan dengan membaca, mempelajari, mencatat dan dalam penulisan ini menggunakan tiga teori yaitu teori Perjanjian, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum. Adapun hasil penelitian dalam perkara tersebut menjelaskan ahli waris yang keberatan telah mendaftarkan gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan tujuan untuk menunda eksekusi, dimana telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan perlawanan para Pelawan kabur (Obcsuur Libel) dan menyatakan para Pelawan tidak benar dan tidak dapat diterima. Dalam kesimpulan bahwa mekanisme pengajuan kredit yang dilakukan oleh para pihak sudah memenuhi kreteria sesuai denga Standar Operasi Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh kantor pusat Bank Danamon. Bahwa ahli waris sudah membuktikan untuk tampil mengajukan gugatan perlawanan dan memiliki legal standing, karena penghadap pengajuan kredit oleh orang yang fiktif maka berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata dimana sahnya suatu pernjanjian memuat suatu kausa yang halal karena syarat objektif dalam suatu perjanjian yang telah dilanggar sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

1.  UEU-Master-33812-COVER.Image.Marked.pdf - 203 KB
2.  UEU-Master-33812-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 323 KB
3.  UEU-Master-33812-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 312 KB
4.  UEU-Master-33812-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 395 KB
5.  UEU-Master-33812-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 365 KB
6.  UEU-Master-33812-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 271 KB
7.  UEU-Master-33812-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 381 KB
8.  UEU-Master-33812-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 395 KB
9.  UEU-Master-33812-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 340 KB
10.  UEU-Master-33812-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 3522 KB
11.  UEU-Master-33812-BAB1.Image.Marked.pdf - 489 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN