KEPASTIAN HUKUM JAMINAN INVESTASI ENERGI TERBARUKAN PANAS BUMI DALAM PENGEMBANGAN ENERGI DI INDONESIA

Panas bumi merupakan satu-satunya sumber energi terbarukan yang menunjukkan kenaikan peran dalam bauran pasokan energi primer di Indonesia. Meskipun demikian, peran panas bumi masih relatif kecil. Panas bumi (geothermal) merupakan bisnis energi yang sangat menjanjikan dan menarik minat para investor untuk investasi pengembangan energi pembangkit listrik panas bumi di Indonesia. Secara implementasi di lapangan dan secara prakteknya, perlindungan hukum untuk para investor dalam hal kepastian hukum masih belum dapat diterapkan. Adanya perubahan peraturan perundangan di Indonesia menjadikan investor terkadang sulit dan memiliki kesulitan dalam penentuan investasi di Indonesia terutama dalam pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Indonesia Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia yaitu melalui kebijakan insentif fiskal dari pemerintah pada usaha panas bumi, diantaranya Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance), Fasilitas Bea Masuk, dan Insentif Pendanaan. Fasilitas pembebasan/insentif fiskal panas bumi dimaksudkan dapat mengurangi biaya atas resiko atau beban yang ada. Salah satunya adalah resiko untuk menemukan cadangan panas bumi yang belum tentu dapat ditemukan yang harus ditanggung oleh pengembang panas bumi. Karena pada kenyataanya pengembang panas bumi memerlukan dana cukup besar yang direfleksikan dalam harga panas bumi sebagai kompensasi dari resiko bisnis. Kepastian hukum dalam peraturan perundangundangan terkait investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia, dapat dilihat dari pengaturan mengenai EBT sebenarnya telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal itu terlihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Selain itu juga diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi. Aturan terbaru tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik dinilai belum mengakomodasi kepentingan ihwal kepastian perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/(PPA). Konsekuensinya, investasi pada sisi eksplorasi panas bumi menjadi rentan karena tidak adanya kepastian hukum untuk PPA dari PLN tersebut.

1.  UEU-Master-34126-COVER.Image.Marked.pdf - 217 KB
2.  UEU-Master-34126-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 552 KB
3.  UEU-Master-34126-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 488 KB
4.  UEU-Master-34126-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 237 KB
5.  UEU-Master-34126-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 657 KB
6.  UEU-Master-34126-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 206 KB
7.  UEU-Master-34126-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 1140 KB
8.  UEU-Master-34126-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 211 KB
9.  UEU-Master-34126-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 272 KB
10.  UEU-Master-34126-BAB1.Image.Marked.pdf - 474 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN