ANALISA PUTUSAN NO. 1888/PID.B/2014/PN.TNG TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN BATA RINGAN

Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat, baik di kota maupun di daerah. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam kasus bata ringan? dan apakah putusan hakim Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng telah sesuai dengan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pendahan bata ringan dalam putusan Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng lebih didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) tentang penadahan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal- hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Ada ketidaksesuaian antara putusan hakim Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng dengan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pendahan bata ringan, dimana dalam hal ini, Terdakwa didakwa dengan tindak pidana penadahan namun divonis Pengadilan Negeri Tangerang dengan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), yang unsur � unsur nya lebih mengacu pada Pasal 481 ayat (1) KUHP. Ini artinya bahwa ada ketidaksesuaian dalam putusan hakim Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng. Di mana hukuman yang diterima terdakwa menjadi ringan, karena tindak pidana penggelapan masuk dalam tindak pidana ringan. Di mana, tindak pidana penadahan hukumannya paling lama empat tahun dan tujuh tahun, sedangkan dalam hal ini terdakwa divonis dengan hukuman penjara sembilan bulan. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap pelaku tindak pidana penadahan hendaknya mengacu pada delik yang didakwakan atas perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga hukuman yang diterimanya mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Oleh karena, perbuatan pelaku (terdakwa) telah mengakibatkan kerugian bagi pihak korban.

1.  UEU-Undergraduate-7003-cover.pdf - 44 KB
2.  UEU-Undergraduate-7003-pengesahan.pdf - 1934 KB
3.  UEU-Undergraduate-7003-pernyataan.pdf - 1625 KB
4.  UEU-Undergraduate-7003-persetujuan.pdf - 1511 KB
5.  UEU-Undergraduate-7003-putusan 1888___PID.B___2014___PN.TNG..pdf - 379 KB
6.  UEU-Undergraduate-7003-daftar isi.pdf - 10 KB
7.  UEU-Undergraduate-7003-abstrak.pdf - 18 KB
8.  UEU-Undergraduate-7003-kata pengantar.pdf - 14 KB
9.  UEU-Undergraduate-7003-daftar riwayat hidup.pdf - 8 KB
10.  UEU-Undergraduate-7003-daftar pustaka.pdf - 43 KB
11.  UEU-Undergraduate-7003-bab1.pdf - 73 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN