GENERIC NAME DALAM HUKUM MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 118 PK/PDT.SUS-HKI/2014)

Di dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek memegang peranan yang sangat penting untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya juga untuk menjaga terjadinya persaingan yang sehat. Ketentuan pemberian perlindungan hukum untuk merek diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang antara lain terdapat pada Pasal 5 huruf (c) dan (d) yang menyatakan �Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: (c) telah menjadi milik umum; atau (d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya�. Unsur Pasal 5 huruf (c) dan huruf (d) merupakan sifat generik, tetapi pada Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 memperbolehkan nama generik (generic name) terdaftar sebagai merek. Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini dibuat agar didapatkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana doktrin dan hukum merek di Indonesia mengatur mengenai generic name, bagaimana penerapan generic name pada hukum merek khususnya dalam kasus Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Skripsi ini sendiri merupakan penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa para sarjana hukum di Indonesia berbeda pendapat mengenai pengaturan tentang generic name. Pendapat pertama mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf �c� UU No. 15 Tahum 2001 Tentang Merek. Pendapat kedua menyatakan bahawa ketentuan generic name terdapat pada Pasal 5 huruf �d� UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut disimpulkan bahwa ketentuan tentang merek generik (generic name) pada UU Merek terdapat pada Pasal 5 huruf (c) dan huruf (d). Penerapan generic name pada Hukum Merek dalam praktek peradilan di Indonesia, khususnya dalam Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 21 Januari 2015 tentang sengketa merek Kopitiam tidak menggunakan ketentuan tentang generic name sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf �c� dan/atau huruf �d� UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yakni (1) pengaturan yang tegas mengenai generic name; (2) sosialisasi tenang generic name kepada pelaku usaha, penegak hukum, dan masyarakat luas; dan (3) Indonesia harus menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional khususnya yang mengatur menganai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Merek).

1.  UEU-Undergraduate-7004-COVER.pdf - 29 KB
2.  UEU-Undergraduate-7004-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1108 KB
3.  UEU-Undergraduate-7004-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 1097 KB
4.  UEU-Undergraduate-7004-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1096 KB
5.  UEU-Undergraduate-7004-KATA PENGANTAR.pdf - 11 KB
6.  UEU-Undergraduate-7004-ABSTRAK.pdf - 24 KB
7.  UEU-Undergraduate-7004-DAFTAR ISI.pdf - 25 KB
8.  UEU-Undergraduate-7004-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 19 KB
9.  UEU-Undergraduate-7004-BABI.pdf - 81 KB

• ANALISA HUKUM TERHADAP PENERBITAN IRREVOCABLE L/C DALAM KONTRAK JUAL-BELI INTERNATIONAL
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN Undang-Undang No. 21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking ) ( Studi Kasus Putusan Mahkam
• PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, INFLASI, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN BETA SAHAM TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR ASURANSI DI BEI
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1535K/PID.SUS/2008
• PENGARUH KONDISI KEUANGAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT, DAN PERATAAN LABA TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009-2012
• ASPEK HUKUM PERDAGANGAN EFEK PASAR MODAL MELALUI INTERNET ( ONLINE TRADING) SERTA PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA
• STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN JASA DAN PERDAGANGAN DI KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN STUDI KASUS : JALAN PAMULANG RAYA, KELURAHAN PAMULANG BARAT
• UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI WILAYAH JAKARTA BARAT
• IDENTIFIKASI FAKTOR - FAKTOR TIDAK BERKEMBANGNYA PERDAGANGAN EKS PKL BARITO DI LOKASI BARU

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN