KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA PADA PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 04/PID/PRAP/2015/PN-JAKARTA SELATAN)

Penegakan hukum salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah terkadang terdapat tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Proses itu adalah cara yang benar dalam suatu proses, sehingga kalau dibicarakan perlindungan hukum dalam satu proses hukum atau di kenal secara luas sebagai Hukum Acara, maka perlindungan itu tidak bermakna sebagai pedoman atau cara yang sah untuk melindungi pelaku kejahatan untuk menghindari dari tangan hukum. Penelitian ini menjadi sangat penting karena setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, bagaimanakah keabsahan putusan praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kasus Jendral Budi Gunawan. Kedua, apakah putusan hakim Praperadilan dapat diajukan upaya hukum kembali. Kasus yang menjadi objek penulisan ini adalah mengenai pengajuan permohonan praperadilan Jendral Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK kasus dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima atau janji. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dan putusan menjadi data yang bersifat sekunder. Metode penelitian normatif ini adalah cara untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data sekunder. Metode penelitian normatif adalah pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, kepustakaan yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku-buku dan artikel. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder adalah putusan hakim, buku-buku, artikel dari Koran, majalah, dan internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum dibidang hukum pidana. Penetapan Tersangka terhadap Jendral Budi Gunawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2) Pasal 11 atau 12 B Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aqou tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam putusan tersebut pengabulan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sesuai dengan aturan yang seharusnya.

1.  UEU-Undergraduate-7054-COVER SKRIPSI.pdf - 104 KB
2.  UEU-Undergraduate-7054-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 413 KB
3.  UEU-Undergraduate-7054-PERNYATAAN KEASLIANN SKRIPSI.pdf - 375 KB
4.  UEU-Undergraduate-7054-SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.pdf - 407 KB
5.  UEU-Undergraduate-7054-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 337 KB
6.  UEU-Undergraduate-7054-KATA PENGANTAR.pdf - 278 KB
7.  UEU-Undergraduate-7054-ABSTRAK.pdf - 87 KB
8.  UEU-Undergraduate-7054-DAFTAR ISI.pdf - 116 KB
9.  UEU-Undergraduate-7054-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 90 KB
10.  UEU-Undergraduate-7054-BABI.pdf - 934 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN