PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 0560/PDT.G/2011/PA.SAL)

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami asalkan syarat-syaratnya dapat terpenuhi. Namun kenyataan dimasyarakat syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami ingin memiliki istri lagi melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitas perkawinannya. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan identitas perkawinan dan apa sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan identitas dalam perkawinan dalam perkara nomor : 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal. Di dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian normatif deskriptif yaitu penulis menggambarkan dan menganalisa data-data tertulis seperti literature hukum dan doktrin, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka terungkaplah bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atau perceraian bagi istri pertama yang sah, sedangkan untuk istri ketiganya adalah dengan mengajukan gugatan atas penipuan atau pemalsuan surat karena mengaku sebagai duda mati dan bahwa pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan, karena dianggap tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan, lalu adanya kesengajaan untuk memanipulasi data dan juga telah melanggar perundang-undangan yang berlaku. Dikabulkan gugatan pembatalan perkawinan nomor : 0560/Pdt/G/2011/PA.Sal oleh majelis hakim dan membatalkan perkawinan ketiga yang tidak memenuhi syarat, menghapus buku akta nikah yang terdapat di Kantor Urusan Agama Salatiga karena tidak memiliki kekuatan hukum, adalah bukti nyata bahwa apabila terjadi perkawinan yang dilangsungkan diaman ada pemalasuan identitas oleh salah satu pihak, akibatnya adalah perkawinan tersebut batal demi hukum.

1.  UEU-Undergraduate-7180-COVER.pdf - 90 KB
2.  UEU-Undergraduate-7180-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 388 KB
3.  UEU-Undergraduate-7180-LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - 353 KB
4.  UEU-Undergraduate-7180-LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf - 338 KB
5.  UEU-Undergraduate-7180-SALINAN PUTUSAN.pdf - 118 KB
6.  UEU-Undergraduate-7180-KATA PENGANTAR.pdf - 176 KB
7.  UEU-Undergraduate-7180-ABSTRAK.pdf - 86 KB
8.  UEU-Undergraduate-7180-DAFTAR ISI.pdf - 196 KB
9.  UEU-Undergraduate-7180-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 94 KB
10.  UEU-Undergraduate-7180-BABI.pdf - 411 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN