REKLAME PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (STUDI HUKUM TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 17 TAHUN 2007)

Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan mempunyai peraturan perundang-undangan salah satunya tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa pemerintahan negara Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat dan permerintahan daerah, salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peraturan perundang- undangan yaitu peraturan daerah (Perda). Sistem desentralisasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerinthan sendiri dalam sistem NKRI. Adapun salah satu Perda yang tertulis dalam suatu pemerintahan yaitu tentang Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu penulis mengambil judul tulisan �Reklame Partai Politik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Hukum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2007�. Adapun permasalahan dalam Perda tersebut tentang apakah iklan reklame yang sering dimanfaatkan oleh partai politik untuk berkampanye yang sering kita lihat terpasang di jalan- jalan memiliki izin dan sesuai penempatannya berdasarkan peraturan daearh atau tidak. Dan bagaimana cara pemerintah dalam menerapkan penyelenggaraan reklame tersebut agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, hasil penelitian di lapangan masih banyak pelanggaran terjadi dan pemerintah sering kecolongan. Dalam penerapan Perda khususnya tentang Penyelenggaraan Reklame diharapkan pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi kepada para masyarakat dan partai sebagai wujud agar pemasangan alat peraga seperti reklame sesuai zone-zone yang di tentukan dan tidak merusak keindahan tata kota khususnya wilayah Kabupaten Tangerang sendiri.

1.  UEU-Undergraduate-7201-1. COVER.pdf - 19 KB
2.  UEU-Undergraduate-7201-2. PERSEMBAHAN.pdf - 92 KB
3.  UEU-Undergraduate-7201-3. LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - 309 KB
4.  UEU-Undergraduate-7201-4. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 293 KB
5.  UEU-Undergraduate-7201-5. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 443 KB
6.  UEU-Undergraduate-7201-6. ABSTRAK.pdf - 112 KB
7.  UEU-Undergraduate-7201-7. KATA PENGANTAR.pdf - 118 KB
8.  UEU-Undergraduate-7201-8. DAFTAR ISI.pdf - 116 KB
9.  UEU-Undergraduate-7201-14. DAFTAR PUSTAKA.pdf - 90 KB
10.  UEU-Undergraduate-7201-15. LAMPIRAN.pdf - 4841 KB
11.  UEU-Undergraduate-7201-bab1.pdf - 336 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN