PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WANITA TANGERANG)

Negara Indonesia yang dikenal dengan negara hukum, menjatuhkan sanksi pidana kepada setiap warga negaranya yang telah terbukti melakukan tindak pidana serta wajib menjalani hukumannya. Namun hukum pidana yang dijatuhkan selain merupakan upaya pembinaan terhadap mental dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan menjalani hukuman tersebut dan diberikan hak � haknya sesuai dengan konstitusi. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana ada beberapa bentuk yang diberikan kepada narapidana, termasuk salah satunya adalah memberika pembebasan bersyarat. Adapun ketentuan hukum dimaksud adalah apabila terpidana telah menjalani 2/3 dari hukumannya atau sekurang � kurangnya sembilan bulan dari hukuman pokoknya. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sebagai tempat dilaksanakan hukuman yang dijalani oleh narapidana dalam rangka memberikan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang apakah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana telah sesuai menurut peraturan dan undang � undang yang berlaku di lembaga pemasyrakatan kelas IIA wanita Tangerang. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat serta apa upaya yangdilakukan dalam mengatasi hamabtan tersebut. Mengenai meotde penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan memakai metode deksriptif yakni melakukan penelitian dengan cara menggambarkan semua permasalahan dan menganalisa dengan data sekunder yang telah diperoleh. Setalah dilakukan pembebasan bersyarat analisa terhadap data � data maupun hasil wawancara yang dilakukan dilembaga pemasyarakatan kela IIA Tangerang menyangkut persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang � undangan yang berlaku.

1.  UEU-Undergraduate-7204-cover.pdf - 27 KB
2.  UEU-Undergraduate-7204-pengesahan.pdf - 3034 KB
3.  UEU-Undergraduate-7204-pernyataan.pdf - 2874 KB
4.  UEU-Undergraduate-7204-persetujuan.pdf - 2715 KB
5.  UEU-Undergraduate-7204-kata pengantar.pdf - 39 KB
6.  UEU-Undergraduate-7204-abstrak.pdf - 30 KB
7.  UEU-Undergraduate-7204-daftar isi.pdf - 38 KB
8.  UEU-Undergraduate-7204-daftar pustaka.pdf - 13 KB
9.  UEU-Undergraduate-7204-bab1.pdf - 66 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN