TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA DAAN MOGOT KM 14 BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyediaan perumahan yang mendesak sebagai sebuah kepentingan umum. Untuk mengatasinya, pemerintah mengubah pola pembangunan perumahan, darai horizontal menjadi hunian vertical atau rumah susun. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Meningkatnya pembangunan rumah susun, terutama di kota besar di Jakarta ternyata tidak diimbangi dengan penyediaan lahan yang memadai. Pemerintahan masih terkendala oleh pembebasan dan ketersediaan lahan. Contohnya terjadi pada pembangunan Rusunawa Daan Mogot KM 14. Banyak warga yang menolak pembebasan lahan dengan berbagai alasan, antara lain karena ketidaksesuaian pemberian ganti rugi. Berdasarkan latar belakang tersebutu, perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah ganti rugi yang diterima bekas pemilik tanah untuk pengadaan lahan rusunawa Daan Mogot 14 sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; (2) bagaimana mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan Rusunawa Daan Mogot KM 14. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk apakah ganti rugi yang diterima bekas pemilik tanah untuk pengadaan lahan rusunawa Daan Mogot 14 sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum serta untuk mengetahui mekanisme pengadaan lahan pembangunan Rusunawa Daan Mogot KM 14. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, mekanisme pengadaan lahan telah mengikuti aturan dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum serta aturan turunannya, yakni Perpres No. 71 Tahun 2012. Begitu juga dengan pemberian ganti rugi. Meski demikian, seharusnya pemberian ganti rugi tidak hanya dinilai berdasarkan kerugian dari aspek fisik, melainkan juga aspek non-fisik yang diderita oleh masyarakat yang kehilangan tanahnya. Kesimpulan penelitian ini: (1) prinsip pemberian ganti rugi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan Rusunawa Daan Mogok Km 14 adalah musyawarah. Meski demikian, dimungkinan setelah adanya penilaian dari tim penilai sesuai amanat UU No.2 tahun 2012; (2) mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan Rusunawa Daan Mogot Km 14 adalah: 1. Sosialisasi; 2. Penentuan batas lahan;3. Pengukuran luas lahan;4. Inventarisasi bangunan dan tanaman;5. Pengumuman hasil ukur;6. Musyawarah harga;7. Pembayaran ganti rugi;8. Pelepasan hak, dan;9. Sertipikasi.

1.  UEU-Undergraduate-7480-COVER.pdf - 19 KB
2.  UEU-Undergraduate-7480-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 937 KB
3.  UEU-Undergraduate-7480-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 914 KB
4.  UEU-Undergraduate-7480-SURAT PERNYATAAN.pdf - 918 KB
5.  UEU-Undergraduate-7480-DAFTAR ISI.pdf - 36 KB
6.  UEU-Undergraduate-7480-KATA PENGANTAR.pdf - 42 KB
7.  UEU-Undergraduate-7480-ABSTRAK.pdf - 12 KB
8.  UEU-Undergraduate-7480-LAMPIRAN.pdf - 115 KB
9.  UEU-Undergraduate-7480-PERATURAN-PRESIDEN-NOMOR-71-TAHUN-2012.pdf - 384 KB
10.  UEU-Undergraduate-7480-UU_2012_2.pdf - 278 KB
11.  UEU-Undergraduate-7480-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 37 KB
12.  UEU-Undergraduate-7480-BABI.pdf - 75 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• HUBUNGAN ANTARA KADAR GULA DARAH SEWAKTU (GDS) DAN KONSENTRASI BELAJAR PADA MURID KELAS V SEKOLAH DASAR DI SDN BABELAN KOTA 01 DIKECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ