KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (KAJIAN PASAL 7 AYAT (1) BUTIR B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

Disertasi mengenai �Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)� ini merupakan upaya keilmuan untuk turut mengembangkan Hukum Tata Negara, khususnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum/yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan historis terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan teknik yuridis dan historis serta dilengkapi teknik analisis isi dengan metode interpretasi otentik dan historis. Hasil disertasi ini adalah, pertama: implikasi perubahan kewenangan MPR terhadap produk hukum Tap MPR ialah: (1) Produk hukum Tap MPR yg sudah ada dan telah menjadi peraturan perundang-undangan sebelum terjadi perubahan UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud Psl. 2 dan Psl. 4 Tap MPR No. I/MPR/2003 adalah tetap memiliki daya laku (kekuatan hukum mengikat) sehingga tetap dapat menjadi sumber hukum formil bagi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (2) Produk hukum MPR sejak terjadi perubahan UUD NRI 1945 adalah bersifat penetapan administratif (beschikking) yang konkrit dan individual yaitu keputusan (Tus) mengenai pengangkatan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wapres. Jadi kini produk hukum MPR berupa Tus dengan sifat bukan merupakan pengaturan yang abstrak dan umum (regeling); bukan jenis peraturan perundang-undangan. Kedua, konstitusionalitas keberadaan Tap MPR dalam Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 adalah inkonstitusional. Keberadaan Tap MPR dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 tidak sesuai dengan nilai konstitusi mengenai pengorganisasian negara yang mengalami perubahan paradigma dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi yang mendudukkan semua lembaga negara sederajat sebagaimana ketentuan Psl. 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 (Perubahan). Keberadaan Tap MPR dalam Psl. 7 Ayat (1) Butir b UU No. 12/2011 seharusnya diletakkan pada Ketentuan Peralihan UU No. 12/2011. Tap MPR yang dimaksudkan, yaitu ketentuan Psl. 2 dan Psl. 4 Tap MPR No. 1/MPR/2003 mengenai peninjauan kembali materi dan status hukum Tap MPR/S Tahun 1960 s/d 2002 tetap dapat menjadi sumber hukum formil. Terbitnya Tap MPR No. 1/MPR/2003 merupakan akibat perubahan struktur kelembagaan negara, sehingga terjadi perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara. Sebelum perubahan UUD NRI 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara dan berwenang menetapkan GBHN sehingga terbit Tap MPR yang bersifat regeling. Tapi, setelah perubahan UUD NRI 1945, MPR adalah setara dengan lembaga tinggi negara lainnya dan tidak berwenang menetapkan GBHN, sehingga hanya bisa menerbitkan Tus MPR yang bersifat beschikking.

1.  UEU-PhD-7877-Cover.pdf - 224 KB
2.  UEU-PhD-7877-Pengesahan.pdf - 993 KB
3.  UEU-PhD-7877-Pernyataan.pdf - 582 KB
4.  UEU-PhD-7877-Abstrak.pdf - 77 KB
5.  UEU-PhD-7877-Summary.pdf - 76 KB
6.  UEU-PhD-7877-Ucapan Terima Kasih.pdf - 93 KB
7.  UEU-PhD-7877-Daftar Isi.pdf - 71 KB
8.  UEU-PhD-7877-Daftar Tabel, Bagan, Ragaan.pdf - 59 KB
9.  UEU-PhD-7877-Daftar Pustaka.pdf - 189 KB
10.  UEU-PhD-7877-Bab1.pdf - 378 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN