PEMBUKTIAN PEMILIK TANAH DENGAN ALAT BUKTI BERUPA SURAT (GIRIK C) DAN KETERANGAN SAKSI DALAM MEMPERTAHANKAN KEPEMILIKANNYA( STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 708K/PDT/2015)

Untuk menciptakan kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran atas tanah guna membuktikan tanda kepemilikan, hal ini yang dimaksudkan supaya adanya penertiban tentang penggunaan tanah. Secara awam masih banyak sekali tanah yang berstatus tanah adat seperti Girik, Petuk, dan Iain-lain, bukti- bukti tersebut bukanlah bukti tanda kepemilikan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu saat ini seringkali timbul sengketa tanah dikarenakan pemilik tanah sesungguhnya belum mendaftarkan tanah kepemilikannya berdasarkan ketentuan UUPA tersebut. Permasalahan pada skripsi ini adalah pembuktian pemilik tanah dengan alat bukti berupa surat (girik c) dan keterangan saksi dalam mempertahankan kepemilikannya dan proses lelang atas tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan bukti kepemilikan "Surat Girik atas nama Naer Bin Saidan" sah berdasarkan hukum (studi kasus : Pembuktian Pemilik Tanah Dengan Alat Bukti Berupa Surat (Girik C) dan Keterangan Saksi Dalam Mempertahankan Kepemilikannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 708 K/Pdt/2015)."Penulisan skripsi ini didasarkan pada metode penelitian hukum normative dengan sifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan studi kasus literature. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan atas kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 708/K/Pdt/2015, maka dapat disimpulkan alat bukti kepemilikan berupa surat girik C sebenamya merupakan bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan. Dalam sengketa tanah bagi pemilik tanah dengan bukti kepemilikan Surat Girik C, ,maka dalam mendalilkan kepemilikaimya dibutuhkan alat bukti lain selain surat Girik C tersebut . Alat bukti saksi/keterangan minimal harus beijumlah dua orang {unus testis nullus testis). Proses lelang atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik dalam kasus sengketa tanah girik atas nama Naer Bin Saidan yang tertulis dalam skripsi ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum tersebut antara lain dikarenakan tidak terpenuhi prosedur lelang sebagaimana diatur dalam PMK 40/PMK07/2006, lelang yang tidak didahului dengan proses peletakan hak tanggungan atas tanah, dokumen pendukung lelang yang menunjukan adanya error in objecto dan error in persona, serta adanya kerugian materiil bagi pemilik sesungguhnya. Proses lelang yang benar adalah lelang atas tanah yang sudah didaftarkan halmya sesuai PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan atas tanah tersebut telah diletakkan hak tanggungan Dan lelang hanya dapat dilakukan apabila setelah diletakkan Hak Tanggungan atas tanah tersebut, teijadi wanprestasi dari pihak debitor yang tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya, sehingga dilanjutkan dengan proses lelang.

1.  UEU-Undergraduate-7954-Cover.pdf - 159 KB
2.  UEU-Undergraduate-7954-Pengesahan.pdf - 177 KB
3.  UEU-Undergraduate-7954-Pernyataan.pdf - 162 KB
4.  UEU-Undergraduate-7954-Persetujuan.pdf - 147 KB
5.  UEU-Undergraduate-7954-Abstrak.pdf - 99 KB
6.  UEU-Undergraduate-7954-Kata Pengantar.pdf - 228 KB
7.  UEU-Undergraduate-7954-Keaslian Skripsi.pdf - 155 KB
8.  UEU-Undergraduate-7954-Daftar Isi.pdf - 78 KB
9.  UEU-Undergraduate-7954-Daftar Pustaka.pdf - 90 KB
10.  UEU-Undergraduate-7954-Lampiran.pdf - 498 KB
11.  UEU-Undergraduate-7954-Bab1.pdf - 611 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN