REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN MALPRAKTEK

Kasus malpraktek merupakan salah satu masalah paling sentral berkaitan dengan hukum kesehatan dan pelayanan kesehatan. Hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih tergolong muda di Indonesia. Hukum kedokteran yang baru berkembang dan malpraktek yang baru dikenal konsepnya ini berbanding terbalik dengan banyaknya sorotan terhadap hukum kesehatan, khususnya kepada dokter dan rumah sakit. Sehingga permasalahan skripsi ini yaitu pertama bagaimanakah hak pasien dan keluarga pasien dalam memperoleh rekam medis dan bagaimana penyelesaian sengketa antara pasien dan keluarga pasien dengan para tergugat Dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai dalam sengketa medik mengapa pasien dan atau keluarga pasien mengalami kesulitan dalam mewujudkan haknya untuk mendapatkan rekam medis. Bahwa dalam pembuktian perkara malpraktek sulit dibuktikan, dikarenakan sulit untuk mendapatkan isi rekam medis, terhadap pasien yang terkena kasus malpraktek. Permasalahan tersebut dikaji dan diteliti dengan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data hukum primer dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hukum dan data sekunder yang digunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. Kesimpulan skripsi ini yaitu pasien dan atau keluarga pasien mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan rekam medis. penyelesaian sengketa medic yang ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi masih ditemukan kelemahan- kelemahan yang belum berpihak pada pasien atau keluarga pasien. Dengan demikian ditemukan suatu gagasan melalui pembahasan dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, bahwa perlu dibentuk suatu wadah khusus penyelesaian sengketa medic yang berpihak kepada pasien atau keluarga pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan.

1.  UEU-Undergraduate-7958-cover.pdf - 111 KB
2.  UEU-Undergraduate-7958-pengesahan.pdf - 55 KB
3.  UEU-Undergraduate-7958-pernyataan.pdf - 47 KB
4.  UEU-Undergraduate-7958-persetujuan.pdf - 47 KB
5.  UEU-Undergraduate-7958-abstrak.pdf - 105 KB
6.  UEU-Undergraduate-7958-kata pengantar.pdf - 180 KB
7.  UEU-Undergraduate-7958-daftar isi.pdf - 179 KB
8.  UEU-Undergraduate-7958-daftar pustaka.pdf - 159 KB
9.  UEU-Undergraduate-7958-bab1.pdf - 179 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN