ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO.15 TAHUN 2011 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Ditengah-tengah perkembangan dunia usaha saat ini, tepatnya yang terjadi awal millennium ke- 21 dimana bisnis di Indonesia tumbuh dengan pesat, para pelaku bisnis mulai bermain di berbagai macam segmen pasar. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membentuk Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, didalam Pasal 2 Perda tersebut dijelaskan bahwa izin gangguan dimaksudkan sebagai instrument pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan. Dari uraian tersebut, muncullah pertanyaan bagaimana prosedur pemberian izin gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan? Bagaimana pemberian izin tempat usaha berdasarkan Perda No.15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Prosedur dalam pemberian izin gangguan di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan sudah baik dimana setiap pengusaha yang ingin mendirikan tempat usaha haruslah memiliki izin gangguan. Hal itu dilakukan demi menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan tempat usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan, dan keserasian lingkungan wilayah sekitarnya, yang mana hal itu berhubungan dengan cita-cita dilahirkannya Perda ini yaitu menciptakan ketentraman masyarakat, menciptakan ketertiban umum serta lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan kepastian berusaha. Pada kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Banyak terjadi pelanggaran seperti diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan tanpa dipenuhinya Surat Izin Gangguan yang sudah jelas melanggar Pasal 6 ayat (1) yang mana hal tersebut adalah prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Tempat Usaha Bersarkan Undang-Undang Gangguan.

1.  UEU-Undergraduate-8056-COVER.pdf - 23 KB
2.  UEU-Undergraduate-8056-PENGESAHAN.pdf - 245 KB
3.  UEU-Undergraduate-8056-PERNYATAAN.pdf - 219 KB
4.  UEU-Undergraduate-8056-PERSETUJUAN.pdf - 238 KB
5.  UEU-Undergraduate-8056-ABSTRAK.pdf - 6 KB
6.  UEU-Undergraduate-8056-DAFTAR ISI.pdf - 400 KB
7.  UEU-Undergraduate-8056-KATA PENGANTAR.pdf - 84 KB
8.  UEU-Undergraduate-8056-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 238 KB
9.  UEU-Undergraduate-8056-LAMPIRAN.pdf - 839 KB
10.  UEU-Undergraduate-8056-BABI.pdf - 244 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN