DISKRIMINATIF PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMAS

Pembebasan bersyarat merupakan salah salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat tidak serta merta diberikan kepada setiap narapidana. Pemberian pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat tertentu. Secara prinsip pemberian pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pemerintah telah menyadari akan adanya perbedaan perlakuan dan pembinaan terhadap narapidana narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris sehingga bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder sebagai data awalnya diperoleh dari studi pustaka dan kemudian di lanjutkan dengan data primer berupa wawancara langsung atau data dari penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa dalam pengetatan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika sebagaimana yang diataur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan kurang tepat karena menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995. Pemberantasan narkotika bukan dengan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat melainkan divonis hakim jika ingin memberikan efek jera.

1.  UEU-Undergraduate-8057-Cover.pdf - 21 KB
2.  UEU-Undergraduate-8057-Lembar Pengesahan.pdf - 460 KB
3.  UEU-Undergraduate-8057-Lembar Persetujuan Keaslian.pdf - 432 KB
4.  UEU-Undergraduate-8057-Lembar Persetujuan Pembimbing.pdf - 433 KB
5.  UEU-Undergraduate-8057-Abstrak.pdf - 85 KB
6.  UEU-Undergraduate-8057-Kata Pengantar.pdf - 134 KB
7.  UEU-Undergraduate-8057-Daftar Isi.pdf - 142 KB
8.  UEU-Undergraduate-8057-Daftar Pustaka.pdf - 13 KB
9.  UEU-Undergraduate-8057-Lampiran.pdf - 2379 KB
10.  UEU-Undergraduate-8057-bab1.pdf - 200 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ