EKSISTENSI AGAMA YUDAISME DAN SHINTOISME DI INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Agama yang ada di dunia ini mempunyai ajaran yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap Negara Indonesia. Sejumlah agama di Indonesia- pun berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Indonesia dengan pancasila menetapkan bahwa Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya itu. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Tetapi Pemerintah secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 UU a quo berdasarkan ketentuan pengecualian (exclusion), pembedaan (distinction), serta pembatasan (restriction). hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan itu akan menghasilkan ketidakadilan yang pada perkembangannya nanti hanya akan menghasilkan ketidakpuasan. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum Indonesia diharuskan memperlakukan semuanya dengan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hokum. Oleh karena itu hal tersebut bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi Indonesia itu sendiri, seperti pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia. Dengan adanya pengakuan terhadap keenam agama dan melakukan pembedaan terhadap agama lain, maka sebetulnya negara telah melanggar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dalam ini penulis mempermasalahkan tentang apa yang melatar belakangi Negara Republik Indonesia hanya mengakui 6 agama tersebut, dan tanggung jawab Negara terhadap catatan kependudukan pada bagian kolom agama apabila agama yang dipercayai oleh seseorang bukan merupakan agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan sosiologis. Permasalahan akibat mereka yang menganut agama dan kepercayaan di luar agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia membawa pengaruh, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun masyarakat sekitarnya.

1.  UEU-Undergraduate-8092-COVER.pdf - 56 KB
2.  UEU-Undergraduate-8092-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 429 KB
3.  UEU-Undergraduate-8092-LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 398 KB
4.  UEU-Undergraduate-8092-LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 390 KB
5.  UEU-Undergraduate-8092-ABSTRAK.pdf - 89 KB
6.  UEU-Undergraduate-8092-KATA PENGANTAR.pdf - 122 KB
7.  UEU-Undergraduate-8092-DAFTAR ISI.pdf - 99 KB
8.  UEU-Undergraduate-8092-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 110 KB
9.  UEU-Undergraduate-8092-BABI.pdf - 214 KB

• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DITINJAU DARI PASAL 33 AYAT (2) DAN AYAT (3) UUD 1945
• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGTERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARATENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI BNI 1946AKIBAT SKANDAL PEMALSUAN LC FIKTIF (STUDI KASUS PUTUSAN MARI No. 360/K/TUN/2005)
• PENGARUH KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS MEREK TEH BOTOL SOSRO
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI MENGGUNAKAN ROUTER OS MIKROTIK
• Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara bukan pajak (PNPB)Melalui penerapan peraturan pemerintah No.9 Tahun 2012 pada direktorat jendral mineral dan batu bara (Ditjen Minerba)Jakarta
• PERLIDUNGAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus RUPBASAN Klas I Jakarta Barat dan Tangerang)
• PROSES PEMBUATAN SERTIPIKAT ATAS TANAH NEGARA MENJADI HAK MILIK AKIBAT PERALIHAN JUAL BELI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA BARAT
• IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 TERHADAP KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN