PERLINDUNGAN KONSUMEN SATUAN RUMAH SUSUN ATAS PUTUSAN PAILIT PT MITRA SAFIR SEJAHTERA SELAKU PENGEMBANG RUSUNAMI KEMANGGISAN RESIDENCE

Rumah Susun Sederhana Milik Kemanggisan Residence mulai dipasarkan pada tahun 2008, pada saat itu pembangunan belum dilaksanakan, konsumen membeli berdasarkan brosur dan rencana proyek. Rencana penyerahan unit satuan rumah susun akan dilakukan pada tahun 2011. Sebagai bukti pembelian, konsumen menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Pembangunan terhenti sejak tahun 2010 dan tuntutan terhadap janji pengembang berujung pada putusan pernyataan pailit PT Mitra Safir Sejahtera selaku pelaku usaha Rusunami Kemanggisan Residence. Hal yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dilihat dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas putusan pailit pengembang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Konsumen Kemanggisan Residence merasa tidak terlindungi secara hukum akibat pengembang dinyatakan pailit, mereka mendapatkan pembagian harta pailit sebesar 15% dari yang telah disetorkan sedangkan dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli, konsumen dijanjikan akan mendapatkan pengembalian 100% ditambah bunga dan denda. Namun setelah dikaji konsumen seharusnya memahami bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa selama belum ada perpindahan hak atas satuan rumah susun, konsumen menjadi kreditor konkuren yang mendapatkan pembagian paling akhir dan secara proporsional sesuai porsi masing-masing. Sebaiknya pemerintah membuat aturan standar baku Perjanjian Perikatan Jual Beli yang berimbang antara hak dan kewajiban penjual dan konsumen, Perlu diatur pengawasan uang setoran misalnya sesuai progres pembangunan dan diawasi penggunaannya agar benar-benar sesuai untuk proyek yang bersangkutan. Perum Perumnas diharapkan lebih aktif membangun rumah susun kelas menengah dan kelas atas sehingga tercipta subsidi silang untuk pembangunan perumahan di daerah tertinggal, selain juga untuk melindungi konsumen akan kepastian AJB atas satuan rumah susun yang dipesannya.

1.  UEU-Undergraduate-8095-Cover.pdf - 41 KB
2.  UEU-Undergraduate-8095-Lembar Pengesahan.pdf - 764 KB
3.  UEU-Undergraduate-8095-Lembar Pernyataan.pdf - 783 KB
4.  UEU-Undergraduate-8095-Lembar Persetujuan.pdf - 1114 KB
5.  UEU-Undergraduate-8095-Abstrak.pdf - 60 KB
6.  UEU-Undergraduate-8095-Kata Pengantar.pdf - 70 KB
7.  UEU-Undergraduate-8095-Daftar Isi.pdf - 115 KB
8.  UEU-Undergraduate-8095-Daftar Pustaka.pdf - 86 KB
9.  UEU-Undergraduate-8095-Lampiran.pdf - 189 KB
10.  UEU-Undergraduate-8095-BabI.pdf - 545 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN