PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU PIDANA YANG TELAH LANJUT USIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 204/PID.B/2011/PN.PWT)

Lanjut usia merupakan periode kemunduran, kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis (psikis). Kondisi fisik dan psikisnya mengalami kemunduran seperti, mudah lupa, mulai pikun dan seterusnya, terlebih lagi ditambah variabel adanya riwayat penyakit dan sebagainya, Sehingga antara gerak fisik dan psikisnya tidak sinkron lagi, pikiran masih mau namun fisik tidak lagi mendukung, dengan kata lain organ-organ tubuhnya mulai tidak dapat berfungsi secara sempurna sehingga dalam cara berfikir dan bertindak sudah tidak lagi seperti dulu, oleh karena itu menjadi berat sebelah ketika yang diperjuangkan ("dispensasi" ketika melakukan tindak pidana) hanya anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip restorative justice dalam perkara lanjut usia dalam putusan Pengadilan Purwokerto Nomor : 204/PID.B/2011/PN.Pwt dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat bagi Hakim dalam menerapkan prinsip restorative justice dalam perkara lanjut usia di dalam putusan Pengadilan Purwokerto Nomor : 204/PID.B/2011/PN.pwt. Penerapan prinsip restorative justice terhadap perkara lanjut usia dalam putusan Pengadilan Purwokerto Nomer : 204/Pid.B/2011/PN.Pwt diperoleh hasil yang menangani perkara lanjut usia tidak menerapkan prinsip restorative justice, ini di buktikan dengan terdakwa lanjut usia yang diberikan pidana penjara. Faktor yang menjadi kendala bagi Hakim dalam Pengadilan Purwokerto Nomer : 204/Pid.B/2011/PN.Pwt menerapkan prinsip restorative justice terhadap perkara lanjut usia adalah belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menerapkan prinsip restorative justice dan kultur masyarakat belum mendukung penerapan prinsip restorative justice. Karena sebagian masyarakat masih berfikiran retributive atau penghukuman. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan deskriptif sebagai sifatnya. Hasil penelitian perlunya menerapkan restorative justice dalam putusan pengadilan. Hakim harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam menjatuhkan pemidanaan.

1.  UEU-Undergraduate-8221-Cover.pdf - 23 KB
2.  UEU-Undergraduate-8221-Lembar Pengesahan.pdf - 481 KB
3.  UEU-Undergraduate-8221-Lembar Persetujuan.pdf - 444 KB
4.  UEU-Undergraduate-8221-Abstrak.pdf - 83 KB
5.  UEU-Undergraduate-8221-Lembar Keasliaan.pdf - 444 KB
6.  UEU-Undergraduate-8221-Daftar Isi.pdf - 15 KB
7.  UEU-Undergraduate-8221-Kata Pengantar.pdf - 1262 KB
8.  UEU-Undergraduate-8221-Daftar Pustaka.pdf - 139 KB
9.  UEU-Undergraduate-8221-BabI.pdf - 185 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN