KAJIAN TENTANG URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILU

Sejak amandemen kedua UUD 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung yang merupakan implikasi dari keberadaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan diselenggarakan secara demokratis�. Makna demokratis ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa pemilihan diselenggarakan secara �langsung dan demokratis� Pilkada Serentak gelombang pertama telah sukses diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. Namun demikian masih banyak menyisakan persoalan pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif pada setiap tahapan yang bermuara ke Mahkmah Konstitusi Untuk itu Pemerintah dan DPR sebagai pembuat Undang-Undang harus dapat menjamin terwujudnya sistem penyelenggaraan Pilkada Serentak selanjutnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Dalam penelitian ini, digunakan bentuk penelitian normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksploratis dan dapat digolongkan sebagai penelitian prespektif. Teori yang dipergunakan adalah teori penegak hukum, teori keadilan dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Penegakan hukum yang lemah dari Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani, mengadili dan memutus perkara permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015 disebabkan oleh beberapa sebab: 1) Faktor tenggang waktu permohonan mengabaikan keadilan pemilu, 2) Faktor pengabaian keadilan elektoral subtantif melalui Pasal 158, 3) Faktor inkonsistensi putusan Mahkamah Konstisusi dan 4) Faktor kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Faktor konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang disebabkan: 1) Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sendiri dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang dimaknai bahwa Mahmamah Konstitusi dalam menangani, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan bersifat sementara (transisi) sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus dan 2) Pilkada sebagai bagian rezim Pemerintahan Daerah (Pemda) yang merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi secara konstitusi tidak berwenang menangani Perselisihan Hasil Pilkada sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945. Dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat, Pembentuk Undang-Undang untuk segera mungkin membentuk Badan Peradilan Khusus Pemilu. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu merupakan pilihan yang tepat menjadi legal policy bagi pemerintah dan DPR untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan yang efektif, efesien dan akuntabel. Kedudukan Badan Peradilan Khusus Pemilu dalam sistem peradilan di Indonesia berada dalam lingkungan Mahkamah Agung. Untuk mewujudkan penyelesaian penegakan hukum yang efektif dan efesien, maka Badan Peradilan Khusus ini berada pada tingkatan Provinsi yang letaknya di Ibukota Provinsi. Badan Peradilan Khusus Pemilu mengangkat mantan hakim-hakim dari lingkungan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang kepemiluan.

1.  UEU-Master-8494-cover.pdf - 94 KB
2.  UEU-Master-8494-pengesahan.pdf - 217 KB
3.  UEU-Master-8494-abstrak.pdf - 88 KB
4.  UEU-Master-8494-pernyataan.pdf - 374 KB
5.  UEU-Master-8494-kata pengantar.pdf - 86 KB
6.  UEU-Master-8494-daftar isi.pdf - 8 KB
7.  UEU-Master-8494-daftar bagan.pdf - 4 KB
8.  UEU-Master-8494-daftar tabel.pdf - 5 KB
9.  UEU-Master-8494-daftar pustaka.pdf - 125 KB
10.  UEU-Master-8494-bab1.pdf - 207 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN