KAJIAN HUKUM ATAS HAK DAN KEWAJIBAN PILOT DAN MASKAPAI PENERBANGAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PESAWAT

�Sky Is A Vast Place But There Is No Room For Error� Kata kata tersebut selalu terngiang di benak penulis karena semenjak penulis pertama kali menjejakkan kaki di Pendidikan dan Latihan Penerbangan ( PLP ) Curug Tangerang yang merupakan sub-ordinate dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan Pesan tersebut terpampang jelas dengan gagahnya di pintu masuk pendidikan kami walaupun cat pada kedua tiang maupun tulisannya sudah mulai memudar. Maksud dari kata-kata tersebut adalah walaupun langit adalah tempat yang sangat luas namun tidak ada sedikitpun tempat untuk berbuat kesalahan karena itu insan penerbangan selalu dituntut untuk melakukan yang terbaik dan benar. Tidak seperti alat transportasi darat ataupun laut yang dapat menepi apabila ada kerusakan ataupun kesalahan, moda transportasi udara tidak mempunyai batasan kecuali langit adanya. Akhir- akhir ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa terjadi beberapa Incident maupun accident yang menimpa penerbangan di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul, �Kajian Hukum atas Hak dan Kewajiban Pilot dan maskapai penerbangan dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di pesawat.� Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama bagaimanakah hak dan tanggung jawab pilot terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja di dalam pesawat? Kedua bagaimana dengan tanggung jawab maskapai terhadap pilot yang mengalami kelelahan dalam bekerja (baik secara mental atau fisik) ditinjau dari kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, karena pengetahuan atau teori tentang obyek penelitian sudah ada dan penulis ingin memberikan gambaran mengenai obyek penelitian. Pertama : Hak dan kewajiban pilot pesawat udara adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta termasuk mempunyai kewenangan untuk menindak tegas orang yang di duga melakukan tindak pidana di dalam pesawat udara yang sedang terbang. Pilot pesawat udara juga mempunyai kewenangan yang bersifat administratif untuk peristiwa-peristiwa perdata yang terjadi di dalam pesawat udara yang sedang terbang (in flight on board aircraft). Adapun terkait dengan kesehatan di dalam penerbangan, sebagai pimpinan dalam kabin, pilot memiliki otoritas untuk menolak penumpang yang sedang sakit untuk diangkut dalam penerbangan komersil. Kedua : Sebagai badan usaha atau badan hukum, maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan, hal ini terkait dengan tanggung jawab dalam arti resposibility atau juga disebut tanggung jawab moral dan tanggung jawab dalam arti liability atau juga disebut tanggung jawab secara yuridis. Tanggung jawab maskapai terhadap para pilotnya adalah bentuk tanggung jawab Pemberi Kerja terhadap pekerjanya. Hal ini jelas telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Sehingga dapat dikatakan tanggung jawab maskapai udara terhadap pilotnya dalam arti liability atau juga disebut tanggung jawab secara yuridis, karena tidak hanya diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama, dan Perjanjian Kerja. Dan apabila suatu maskapai penerbangan menemukan suatu kasus dimana seorang pilot mengalami keletihan dalam bekerja, maka berdasarkan system manajemen K3 yang sudah ada, seharusnya dapat diantisipasi tanpa harus mengorbankan bisnis maskapai udara dan tanggung jawab terhadap penumpang dengan menggunakan pilot cadangan

1.  UEU-Undergraduate-8554-Bab1.pdf - 171 KB
2.  UEU-Undergraduate-8554-abstrak.pdf - 110 KB
3.  UEU-Undergraduate-8554-daftar isi.pdf - 109 KB
4.  UEU-Undergraduate-8554-Hendra Daftar Pustaka.pdf - 69 KB
5.  UEU-Undergraduate-8554-Hendra COVER.pdf - 140 KB
6.  UEU-Undergraduate-8554-kata pengantar.pdf - 109 KB
7.  UEU-Undergraduate-8554-LEMBAR PENGESAHAN_1.pdf - 1079 KB
8.  UEU-Undergraduate-8554-LEMBAR PERSETUJUAN_1.pdf - 1072 KB
9.  UEU-Undergraduate-8554-SURAT PERNYATAAN_1.pdf - 1070 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN