PENERAPAN PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bahwa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 huruf (a) Menyebutkan bahwa Badan Permusyarawatan Desa berfungsi �Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa�. sesuai dengan hasil survey penulis bahwa di kecamatan Loloda secara keseluruhan belum mengikuti prosedur normativ sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Karena dalam kenyataannya, Pemerintah Desa untuk membuat satu peraturan desa mereka bekerja sama dengan pemerintah kecematan dan pemerintah daerah untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam membuat peraturan desa tersebut. Padahal secara normativ berdasarkan pasal 55 huruf (a) diatas adalah kewenangan BPD untuk merancang peraturan desa bersama kepala desa dan dapat mensosialisasikan peraturan desa tersebut kepada masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa Kec.Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara?(2) Kendala apa saja yang dihadapi BPD Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa? Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan peran BPD Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2) Mendeskripsikan Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes di Kecamatan Loloda (3) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang benar akan tetapi belum maksimal sesuai dengan Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Loloda dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesisi ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari PEMDA serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

1.  UEU-Master-8606-ABSTRAK.pdf - 86 KB
2.  UEU-Master-8606-COVER.pdf - 141 KB
3.  UEU-Master-8606-DAFTAR ISI.pdf - 8 KB
4.  UEU-Master-8606-DAFTAR ISI.pdf - 8 KB
5.  UEU-Master-8606-Daftar Pustaka.pdf - 106 KB
6.  UEU-Master-8606-DAFTAR TABEL.pdf - 92 KB
7.  UEU-Master-8606-KATA PENGANTAR.pdf - 66 KB
8.  UEU-Master-8606-LAMPIRAN.pdf - 101 KB
9.  UEU-Master-8606-PENGESAHAN.pdf - 180 KB
10.  UEU-Master-8606-PERNYATAAN.pdf - 319 KB
11.  UEU-Master-8606-BAB_I.pdf - 208 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN