KAJIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SESUDAH AMANDEMEN DIHADAPKAN PADA TUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamananan nasional. Keamanan nasional merupakan salah satu kepentingan vital suatu Negara, karena itu untuk mempertahankannya suatu negara bersedia untuk menggunakan segala macam cara termasuk penggunaan kekuatan militer untuk mempertahankannya. Melalui TAP Nomor VI dan VII MPR Tahun 2000, peran dan tugas TNI dan Polri sangatlah berbeda dan memiliki koridor pemahaman sendiri-sendiri, TNI sebagai fungsi Pertahanan Nasional dan Polri sebagai pengemban tugas Keamanan Internal.

1.  UEU-Master-8607-Cover.pdf - 20 KB
2.  UEU-Master-8607-ABSTRAK.pdf - 132 KB
3.  UEU-Master-8607-DAFTAR ISI.pdf - 90 KB
4.  UEU-Master-8607-Daftar Lampiran.pdf - 4 KB
5.  UEU-Master-8607-Daftar Pustaka.pdf - 265 KB
6.  UEU-Master-8607-KATA PENGANTAR.pdf - 131 KB
7.  UEU-Master-8607-LAMPIRAN.pdf - 707 KB
8.  UEU-Master-8607-BAB_I.pdf - 594 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN