TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT.FREEPORT INDONESIA SESUAI UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

Aktivitas pertambangan merupakan upaya untuk mencari, menggali, mengelola, memanfaatkan dan menjual bahan galian. Dalam tesis ini, pertambangan lebih diartikan untuk energi di luar minyak dan gas bumi. Untuk mengaturnya, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini untuk menggantikan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan yang dinilai tidak mampu mengakomodir kepentingan negara. Tujuannya untuk menciptkan nilai tambah di dalam negeri. Dalam peraturan baru tersebut, Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan termasuk PT. Freeport Indonesia untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter dengan batas waktu yang ditentukan. Metode penelitian yang digunakan ialah hukum normatif dengan mempelajari bahan pustaka, perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang dianalisis untuk membuat kesimpulan apakah PT. Freeport telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Freeport Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum karena belum menyelesaikan pembangunan smelter dam masih mengekspor mineral mentah sampai tahun 2017. Pemerintah Indonesia wajib menindak tegas perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian dan keadilan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan perekonomian nasional.

1.  UEU-Master-8609-cover.pdf - 1702 KB
2.  UEU-Master-8609-abstrak.pdf - 117 KB
3.  UEU-Master-8609-daftar isi.pdf - 117 KB
4.  UEU-Master-8609-daftar pustaka.pdf - 117 KB
5.  UEU-Master-8609-kata pengantar.pdf - 117 KB
6.  UEU-Master-8609-pengesahan.pdf - 2746 KB
7.  UEU-Master-8609-pernyataan.pdf - 3309 KB
8.  UEU-Master-8609-bab1.pdf - 1053 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN