PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG - UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAI AKIBAT PENJUALAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN PT. BIMA MITRA FARMA TANGERANG

Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah oleo karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja di PT. Bima Mitra Farma Tangerang, sebagai akibat penjualan saham (akuisisi) perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PT. Bima Mitra Farma Tangerang sebagai akibat penjualan saham (akuisisi) perusahaan menurut Undang � Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan yang kedua, Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja PT. Bima Mitra Farma Tangerang, sebagai akibat akuisisi perusahaan menurut Undang- Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui apa upaya dan peranan pemerintah dalam hal penyelesaian terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai akibat terjadinya akuisisi perusahaan. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Kemudian pada tahap kedua adalah melakukan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif, yaitu apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian hubungan kerja sebagai akibat akuisisi perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 163 ayat 2( dua) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama akibat yang timbul ditinjau dari segi hukum korporasi maupun dari aspek bisnis, maka pengambilalihan saham tidak mengakibatkan PT. Bima Mitra Farma Tangerang menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sedia kala, hanya pemegang sahamnya yang beralih, dari pemegang saham semula kepada pemegang saham yang mengambil alih (pengakuisisi). Kedua, Bahwa dalam penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apabila inisiatif PHK dari pihak perusahaan pengakuisisi, maka baik pekerja PKWT (karyawan kontrak) maupun bagi pekerja PKWTT (karyawan tetap), harus dibayarkan ganti rugi atau pesangon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 163 ayat 2( dua) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.  UEU-Master-8613-1. COVER.pdf - 243 KB
2.  UEU-Master-8613-5. ABSTRAK.pdf - 255 KB
3.  UEU-Master-8613-2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 187 KB
4.  UEU-Master-8613-3. LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 227 KB
5.  UEU-Master-8613-4. KATA PENGANTAR.pdf - 253 KB
6.  UEU-Master-8613-6. DAFTAR ISI.pdf - 255 KB
7.  UEU-Master-8613-7. BAB_I.pdf - 587 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN