ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN (LEASING) ANTARA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK. VS JEKKI SAPUTRA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Perjanjian Pembiayaan (Leasing) yang merupakan perjanjian baku diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 mengenai perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan suatu perjanjian menurut KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, sumbangsih bagi pengembangan studi hukum perdata mengenai perjanjian dan gagasan serta pemikiran dalam upaya membenahi dan memperbaiki aspek hukum perdata mengenai perjanjian. Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana keabsahan dan status perjanjian yang telah diubah secara sepihak, bagaimana kendala atau hambatan dan perlindungan hukum dalam penerapan perjanjian baku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang, Yurisprudensi, traktat dan peraturan lainnya), bahan hukum sekunder (buku, jurnal/majalah hukum, makalah, artikel, dokumen dan sebagainya) dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus bahasa, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya) serta teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum dan tinjauan umum tentang hukum perjanjian. Hasil penelitian diketahui bahwa suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (pacta sunt servanda), apabila suatu perjanjian yang diubah secara sepihak, akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sehingga putusan kasasi No. 756 K/Pdt.Sus- BPSK/2014 belum sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang karena pokok sengketa dari perjanjian tidak dipertimbangkan dan diputus dalam putusan tersebut. Kendala atau hambatan dalam penerapan perjanjian baku adalah posisi tawar, hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang tidak seimbang, adanya monopoli dalam perjanjian dari pihak kreditur, tidak adanya negosiasi mengenai isi perjanjian secara detail dan debitur tidak punya kekuasaan untuk menentukan isi perjanjian. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maupun peraturan lainnya bahwa setiap pelanggaran dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan agar setiap perjanjian perlu diawasi secara ketat oleh para pihak, mulai dari proses pembuatan sampai pada tahap pelaksanaannya sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat dimintakan pembatalan.

1.  UEU-Master-8614-abstrak.pdf - 17 KB
2.  UEU-Master-8614-cover.pdf - 21 KB
3.  UEU-Master-8614-daftar isi.pdf - 14 KB
4.  UEU-Master-8614-daftar pustaka.pdf - 19 KB
5.  UEU-Master-8614-kata pengantar.pdf - 15 KB
6.  UEU-Master-8614-pengesahan.pdf - 1525 KB
7.  UEU-Master-8614-pernyataan.pdf - 1801 KB
8.  UEU-Master-8614-bab1.pdf - 148 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN