SENGKETA PENGGUNAAN LOGO HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA ANTARA DR. OESMAN SAPTA VERSUS PRABOWO SUBIANTO DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Sengketa penggunaan logo HKTI bermula saat logo HKTI didaftarkan ke Ditjen HKI pada saat kepemimpinannya Oesman Sapta. Tapi, para anggota HKTI merasa keberatan karena dinilai tidak sesuai dengan sejarah terciptanya logo HKTI itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah putusan hakim pengadilan niaga Jakarta pusat dalam sengketa hak cipta logo Himpunan Kerukunan Tani Indonesia antara Dr. Oesman Sapta versus Prabowo Subianto itu sudah memuat prinsip keadilan? Dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tersebut? Penelitian bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga tentang putusan No.21/Pdt.Sus.Hak Cipta/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst, serta peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan logo, sehingga didapatkan jawaban yang rinci, jelas dan sistematis mengenai permasalahan tersebut. Kemudian manfaat penelitian tesis ini, dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum hak atas kekayaan intelektual pada khususnya, tentang hak cipta seni logo, serta menambah wawasan intelektual, kemampuan penalaran serta kemampuan pemahaman penulis tentang hak atas kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan tentang hak cipta seni logo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan studi kasus hukum (legal case study) yaitu penerapan hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan mengacu pada penjelasan atau gambaran peristiwa hukum tertentu yang penyelesaiaannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Putusan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sengketa Logo HKTI antara DPNHKTI Pimpinan Dr. Oesman Sapta dengan DPNHKTI Pimpinan Prabowo Subianto telah memenuhi prinsip keadilan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tepat, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam sengketa Logo HKTI antara DPNHKTI Pimpinan Dr. Oesman Sapta dengan DPNHKTI Pimpinan Prabowo Subianto, tidak terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal, putusan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hanya didasarkan pada perundang-undangan yang mengatur, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.  UEU-Master-8631-COVER.pdf - 36 KB
2.  UEU-Master-8631-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 207 KB
3.  UEU-Master-8631-KATA PENGANTAR.pdf - 52 KB
4.  UEU-Master-8631-SURAT PERNYATAAN.pdf - 10413 KB
5.  UEU-Master-8631-BAB_I.pdf - 278 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN