PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OBLIGASI ATAS WANPRESTASI EMITEN

Obligasi merupakan salah satu pilihan investasi dengan resiko kecil karena mendapat return tetap di banding instrument lainnya seperti saham yang sangat agresif. Tetapi pada prakteknya dalam penerbitan obligasi, kadang-kadang terjadi gagal bayar atas pokok dan bunga obligasi. Penerbit obligasi (emiten) seharusnya bertanggung jawab kepada investor jika terjadi gagal bayar. Penulis meneliti perlindungan hukum terhadap investor obligasi atas wanprestasi yang dilakukan emiten.Tanggung jawab penerbit obligasi dalam hal gagal bayar menurut ketentuan hukum pasar modal dengan tujuan untuk menganalisa akibat hukum yang timbul dari penerbitan obligasi oleh pihak emiten dan menganalisa pertanggungjawaban penerbit obligasi kepada investor jika terjadi gagal bayar. Untuk mewujudkan tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlindungan hukum terhadap investor obligasi ini bisa dengan cara preventif yang melibatkan wali amanat pada saat perjanjian perwaliamatan di buat dan keterbukaan emiten kepada wali amanat, OJK (dulu Bapepam) dan investor. Pelindungan Hukum represif dapat diberikan oleh wali amanat yaitu dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan atau mengajukan penundaan vii kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, maka sesuai ketentuan UUPM, penerbit obligasi yang mengalami gagal bayar dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103, dan Pasal 111 UUPM. Kepentingan investor diwakili oleh wali amanat sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) UUPM, yang mengatakan bahwa sejak ditandatangani perjanjian perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat, maka wali amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang. Dalam hal ini, wali amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang untuk mewakili pemegang obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang obligasi tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang obligasi Menurut penulis Undang-undang No.8 tahun 1995 dan Peraturan-peraturan BAPEPAM (sekarang OJK) terkait lainnya belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada investor karena masih terdapat beberapa celah yang menyebabkan investor mengalami kerugian, peran wali amanat sangatlah penting oleh karena itu track record dari wali amanat pun harus diperhatikan.

1.  UEU-Master-8636-Abstrak.pdf - 198 KB
2.  UEU-Master-8636-COVER.pdf - 264 KB
3.  UEU-Master-8636-Daftar Isi.pdf - 11 KB
4.  UEU-Master-8636-Daftar Pustaka.pdf - 15 KB
5.  UEU-Master-8636-BAB_I.pdf - 563 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN