PENERAPAN PRAKTEK MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA DAGANG TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Persaingan usaha dagang terhadap hak merek dalam peraturan tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat secara kasat mata telah terjadi praktek monopoli, namun apabila dicermati lebih dalam terdapat kata hak eksklusif dalam undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek yang memberikan pengecualian dalam hal hak kekayaan intelektual, undang-undang memberikan keistimewaan kepada inventor atas hasil karya yang telah diciptakan dan telah didaftarkan pada pejabat yang berwenang, hak eksklusif tersebut di dukung oleh teori hukum ekonomi klasik adam smith yang menyatakan bahw inventor berwenang untuk mengelola sendiri perekonomianya atas seuatu yang dihasilkannya. Demikianlah dapat diketahui betapa pentingnya peranan merek bagi pemiliknya, di mana ia berusaha menjaga kualitas barangnya dan memberikan pelayanan sebaik mungkin, memperhatikan �after sales service� dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan mutual benefit kepada kedua belah pihak. Dalam hubungan itu, alangkah baiknya, apabila etika dagang selalu diperhatikan dan ditaati oleh semua perusahaan (pelaku usaha), sehingga persaingan antar perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan barang serupa atau barang lainnya bersaing secara sehat dan wajar, oleh para pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, yang kemudian dibantah oleh pihak yang merasa dirinya lebih berhak atas pemakaian merek tersebut dan seterusnya dibantah lagi. Dengan melihat fenomena tersebut di atas kirannya penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang implikasi tindakan persaingan merek dagang terhadap pengguna merek dagang. penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu menggambarkan/mendeskripsikan mengenai masalah yang berkaitan dengan implikasi tindakan persaingan merek dagang terhadap konsumen. Ternyata bahwa implikasinya sangat besar sekali, dimana perlindungan merek mempunyai peranan yang sangat penting terhadap konsumen, karena perlindungan merek, sangat berkaitan dengan kesetiaan atau loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Kemudian bentuk perlindungan hukum yang diberikan UU merek terhadap pemilik merek untuk menghindari tindakan pembajakan, pemalsuan dan atau peniruan adalah dengan menentukan syarat-syarat agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang. Syarat mutlak dari padanya adalah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Di samping itu, bahwa tindakan persaingan merek dagang akan berdampak pula terhadap daya saing merek tersebut dalam perdagangan antar negara..

1.  UEU-Master-8639-Abstrak.pdf - 188 KB
2.  UEU-Master-8639-COVER.pdf - 13 KB
3.  UEU-Master-8639-Daftar Isi.pdf - 120 KB
4.  UEU-Master-8639-Daftar Pustaka.pdf - 291 KB
5.  UEU-Master-8639-Kata Pengantar.pdf - 274 KB
6.  UEU-Master-8639-BAB_I.pdf - 638 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN