FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGHIMPUN DAN MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Lagu merupakan suatu karya yang berupa rangkaian nada atau suara dalam urutan, yang di iringi dengan alat music untuk menghasilkan suatu irama atau suara berirama, dan diikuti dengan penambahan lirik yang kemudian menjadi suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta lagu. Karya cipta tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang atas karya cipta tersebut menimbulkan hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak ekonomi memberikan hak bagi pencipta untuk menikmati keuntungan ekonomi atas cipta lagu. Namun di Indonesia hak ekonomi dari pencipta lagu seakan tidak diindahkan keberadaannya. Untuk melindungi hak ekonomi hak ekonomi pencipta, maka dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif yang dasar hukumnya terdapat di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan permasalahan yang ada di Indonesia maka penulis meneliti mengenai bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena dengan adanya aturan terbaru sekalipun, masih belum cukup untuk melindungi pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait karena masih terdapat permasalahan. Sehingga penulis meneliti mengenai kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai Lembaga Manajemen Kolektif didalam penerapannya. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan badan yg menghimpun dan mendisitribusikan royalti untuk para pencipta. pemegang hak cipta dan pemilik terkait. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis, peran dari Lembaga Manajemen Kolektif masih belum maksimal di dalam penerapannya karena masih terdapat beberapa celah sehingga pelanggaran- pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi, meskipun dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif, jauh lebih baik dari sebelum di undangkan peraturan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penlis meneliti dengan metode pengambilan data secara deskriptif analitis, dan juga metode penelitian yang penulis gunakan adalah penerapan hukum normatif, yang bersifat kualitatif. Mengenai kedudukan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif disaat masih belum jelas aturan yang mengaturnya, atau sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa permasalahan dan kebingungan seperti yang penulis teliti didalam rumusan permasalahan kedua yaitu mengenai konsekuensi putusan Mahkamah Agung No.:018K/N/HaKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melawan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) terhadap kegiatan Lembaga Manajemen Kolektif, yang pada intinya disaat undang-undang hak cipta terbaru ada, kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif sangatlah lemah, sehingga dapat merugikan pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Maka dari itu, kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif memang sangat diperlukan di Indonesia karena terkait kedudukan dan kepastian hukum lembaga tersebut, dan juga atas adanya permasalahan antara YKCI melawan Telkomsel membuktikan bahwa pentingnya suatu aturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terhadap kewenangan untuk memungut royalti demi hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.

1.  UEU-Master-8643-Abstrak.pdf - 202 KB
2.  UEU-Master-8643-COVER.pdf - 16 KB
3.  UEU-Master-8643-Daftar Isi.pdf - 197 KB
4.  UEU-Master-8643-Pengesahan.pdf - 212 KB
5.  UEU-Master-8643-BAB_I.pdf - 272 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN