KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 48/PDT/2014/PT.DKI

Hukum kontrak merupakan suatu bentuk studi hukum hukum penjelasan dan detail mengupas tentang bentuk, syarat, juga makna kontrak dalam bisnis ekpor di bidang mineral dan contoh studi kasusnya, mengacu kepada aturan dan perundang-undangan, pasal dalam KUHPerdata yaitu pasal, 1320, pasal 1338 pasal 1313, dan juga menghubungkan istilah dan arti kontrak dalam Undang-Undang tentang Bahasa, Bendera di UU No. 24 Tahun 2009. Relevansinya antara pasal KUHPerdata pasal 1338 dan UU bahasa dan bendera tersebut, kata dan istilah bahasa hukum bisnis ekpor mineral yang berhubungan penggunaan istilah hukum pada umumnya dan kontrak perjanjian bisnis pada khususnya, bahwa setiap kontrak dan perjanjian di atur dalam KUHPerdata yang pada dasarnya kontrak dan perjanjian berpedoman pada asas konsensualisme, demikian juga dalam memilih bahasa yang di pergunakan dalam kontrak sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk perjanjian yang di buat di dalam wilayah Negara Indonesia bahasa pengantar kontrak harus mengunakan Bahasa Indonesi

1.  UEU-Master-8651-ABSTRAK.pdf - 65 KB
2.  UEU-Master-8651-COVER.pdf - 67 KB
3.  UEU-Master-8651-DAFTAR ISI.pdf - 53 KB
4.  UEU-Master-8651-Daftar Pustaka.pdf - 162 KB
5.  UEU-Master-8651-LAMPIRAN.pdf - 13584 KB
6.  UEU-Master-8651-BAB_I.pdf - 194 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN