PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN YAYASAN PENDIDIKAN(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 33 K/TUN/2015)

Alasan pemilihan judul adalah bahwa Negara kesejahteraan menghendaki diwujudkannya Bangsa yang cerdas dan dapat bersaing di era GLOBAL oleh karena itu Pendidikan menjadi penting. Kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang tidak boleh mencari keuntungan, oleh karena itu bentuk Badan Hukum Yayasan menjadi pilihan. Yayasan sebelum dapat beroperasi melaksanakan kegiatan Pendidikan harus mendapatkan Pengesahan. Pengesahan Yayasan adalah bentuk tindakan Tata Usaha Negara dalam rangka Pengesahan Yayasan. Ketika Keputusan Tata Usah Negara (KTUN) merugikan Masyarakat , maka dapat di ajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut sah atau tidak sah. Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus sesuai dengan Kompetensinya masing- masing sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Pihak � pihak yang berperkara juga memiliki legal standing. Keputusan Kasasi pada Mahkamah Agung memutus dan memenangkan Tergugat dengan Alasan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

1.  UEU-Undergraduate-9083-cover.pdf - 192 KB
2.  UEU-Undergraduate-9083-abstrak.pdf - 244 KB
3.  UEU-Undergraduate-9083-daftar isi.pdf - 111 KB
4.  UEU-Undergraduate-9083-kata pengantar.pdf - 193 KB
5.  UEU-Undergraduate-9083-pernyataan.pdf - 101 KB
6.  UEU-Undergraduate-9083-persetujuan.pdf - 1233 KB
7.  UEU-Undergraduate-9083-pengesahan.pdf - 1300 KB
8.  UEU-Undergraduate-9083-bab 1.pdf - 339 KB
9.  UEU-Undergraduate-9083-daftar pustaka.pdf - 228 KB
10.  UEU-Undergraduate-9083-lampiran putusan.pdf - 361 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN