PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Dana Desa memiliki potensi yang luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dengan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini telah ada. Sehingga dibutuhkan upaya untuk pemanfaatan Dana Desa tersebut tetap di koridor yang diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, dan Bagaimanakah pengawasan terhadap kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (Yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka berupa sumber hukum sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern. Tipe penelitian ini deskriptif analisis, dan metode analisisnya denga metode yuridis normatif. Hasil pembahasan skripsi Kepala Desa Pecoro berperan dalam penyalahgunaan wewenang & penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka pembangunan Desa Pecoro Tahun 2008 yang jelas dilakukan untuk merugikan Negara dan menguntungkan dirinya sendiri. BPKP Provinsi dalam hal ini seharusnya ikut mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD) sejak awal penyusunan anggaran Dana Desa sampai dengan tahap audit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala Desa Pecoro berperan dalam penyalahgunaan wewenang & penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka pembangunan Desa Pecoro Tahun 2008 sehingga merugikan keuangan Negara. Pengawasan kepala desa dilakukan oleh BPKP yang berperan dalam melakukan audit pada pelaporan Keuangan Desa yang diserahkan oleh Kepala Desa dengan merujuk pada Peraturan Desa yang dibuat terkait Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pecoro.

1.  UEU-Undergraduate-9869-cover.Image.Marked.pdf - 295 KB
2.  UEU-Undergraduate-9869-pengesahan.Image.Marked.pdf - 791 KB
3.  UEU-Undergraduate-9869-pernyataan.Image.Marked.pdf - 809 KB
4.  UEU-Undergraduate-9869-persetujuan.Image.Marked.pdf - 745 KB
5.  UEU-Undergraduate-9869-publikasi.Image.Marked.pdf - 1015 KB
6.  UEU-Undergraduate-9869-abstrak.Image.Marked.pdf - 206 KB
7.  UEU-Undergraduate-9869-daftar isi.Image.Marked.pdf - 189 KB
8.  UEU-Undergraduate-9869-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 206 KB
9.  UEU-Undergraduate-9869-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 302 KB
10.  UEU-Undergraduate-9869-bab1.Image.Marked.pdf - 396 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP REALISASI BELANJA DAERAH
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ