PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG PESAWAT TERBANG ATAS KEHILANGAN BARANG DI BAGASI KABIN PESAWAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 649 K/PDT.SUS-BPSK/2016)

Pesawat terbang merupakan moda transportasi yang diminati oleh sebagian masyarakat, utamanya untuk melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang singkat. Pesawat terbang juga merupakan moda transportasi paling efektif untuk Indonesia jika dilihat dari karakteristik geografisnya. Sebab, Indonesia adalah negara kepulauan dan negara berkembang yang banyak menjalin hubungan dengan negara-negara lain di luar negeri, maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan udara untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain. Selain itu, pesawat terbang dinilai mempunyai tingkat keamanan paling tinggi, sehingga banyak masyarakat memilih pesawat terbang sebagai transportasi andalannya. Namun, berbagai hal keunggulan tersebut tidak juga menghindarkan pesawat terbang sebagai objek kejahatan pencurian. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Leo Mualdy yang kehilangan barang yang disimpannya di bagasi kabin pada saat melakukan perjalanan dengan menggunakan maskapai Qatar Airways. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya dalam pasal 1 angka 25 dan pasal 143 menerangkan bahwa bagasi kabin berada dalam pengawasan langsung penumpang dan pengangkut tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kecuali disebabkan oleh pihak pengangkut atau orang yang diperkejakannya. Pada dasarnya pasal-pasal tersebut memang bersifat mengatur tetapi bebasnya pengangkut dari tanggung jawab bukan merupakan hal yang mutlak. Sebab, penumpang yang merupakan konsumen sebenarnya juga mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pengangkut juga harus mempertimbangkan hak-hak konsumen. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dimana sumber bahan hukum penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Kasus ini bermula ketika penumpang kehilangan barang di bagasi kabin dan melaporkannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). putusan BPSK dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tetapi tetap menghukum pengangkut untuk membayar ganti rugi sebesar 50% dari kerugian materil konsumen. Putusan tersebut juga dikuatkan Mahkamah Agung, setelah pengangkut melakukan upaya hukum kasasi. Putusan MA tersebut menyimpulkan bahwa terbebasnya tanggung jawab pengangkut seperti dalam pasal 1 angka 25 dan pasal 143 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidaklah mutlak. Sebab, pelaku usaha juga harus mempertimbangkan hak-hak konsumen, dan pada kenyataannya dalam kasus tersebut Qatar Airways selaku pelaku usaha lalai dalam memenuhi hak konsumen. Dari kasus tersebut, penulis menyarankan untuk menggunakan kamera keamanan (CCTV) di dalam pesawat, agar dapat meminimalisir kejahatan dan juga dapat mempermudah para pihak dalam proses pembuktian jika terdapat sengketa.

1.  UEU-Undergraduate-9879-cover.Image.Marked.pdf - 249 KB
2.  UEU-Undergraduate-9879-pengesahan.Image.Marked.pdf - 359 KB
3.  UEU-Undergraduate-9879-pernyataan.Image.Marked.pdf - 699 KB
4.  UEU-Undergraduate-9879-persetujuan.Image.Marked.pdf - 380 KB
5.  UEU-Undergraduate-9879-publikasi.Image.Marked.pdf - 320 KB
6.  UEU-Undergraduate-9879-abstrak.Image.Marked.pdf - 207 KB
7.  UEU-Undergraduate-9879-daftar isi.Image.Marked.pdf - 381 KB
8.  UEU-Undergraduate-9879-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 371 KB
9.  UEU-Undergraduate-9879-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 385 KB
10.  UEU-Undergraduate-9879-lampiran-lampiran.Image.Marked.pdf - 247 KB
11.  UEU-Undergraduate-9879-bab1.Image.Marked.pdf - 470 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN