PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH AKSES PERSIDANGAN (STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT)

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegitan kehidupannya dalam masyarakat. Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: Apa saja perlindungan hukum bagi peyandang cacat (Disabilitas) dalam memperoleh hak dalam persidangan; Apa saja hak penyandang cacat (Disabilitas) untuk memperoleh akses persidangan. Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian menggunakan teori equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Metode dalam penulisan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statue approach) dalam penulisan pengumpulan-pengumpulan data data. Kesimpulan yang dapat diperoleh penulis adalah Disabilitas merupakan sebuah kecacatan yang di derita oleh seseorang baik mental, fisik, maupun mental dan fisik (ganda) dan akses bagi penyandang disabilitas belum semua nya terpenuhi dikarenakan fasilitas yang belum memadai untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses segala kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Maka saran yang dapat diberikan adalah tanpa membeda-bedakan kaum disabilitas, karena dimata Tuhan pada hakekatnya sama. Serta memberikan fasilitas dan mempermudah mereka diruang publik untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri.

1.  UEU-Undergraduate-9907-cover.Image.Marked.pdf - 379 KB
2.  UEU-Undergraduate-9907-pengesahan.Image.Marked.pdf - 347 KB
3.  UEU-Undergraduate-9907-pernyataan.Image.Marked.pdf - 357 KB
4.  UEU-Undergraduate-9907-persetujuan.Image.Marked.pdf - 330 KB
5.  UEU-Undergraduate-9907-publikasi.Image.Marked.pdf - 402 KB
6.  UEU-Undergraduate-9907-abstrak.Image.Marked.pdf - 272 KB
7.  UEU-Undergraduate-9907-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 180 KB
8.  UEU-Undergraduate-9907-daftar isi.Image.Marked.pdf - 280 KB
9.  UEU-Undergraduate-9907-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 205 KB
10.  UEU-Undergraduate-9907-lampiran.Image.Marked.pdf - 399 KB
11.  UEU-Undergraduate-9907-bab1.Image.Marked.pdf - 245 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN