EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI PENGAMEN ANAK DI GROGOL, JAKARTA BARAT

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti Pemerintah telah berusaha untuk menjalankan kewajibannya dan terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Seharusnya anak-anak yang menjadi pengamen jalanan mendapatkan apa yang telah semestinya menjadi hak mereka, yaitu hak memperoleh pendidikan. Treatment atau cara suatu bangsa memperlakukan dan/atau melindungi seorang anak ialah merupakan cerminan dan bahkan menjadi tolak ukur sejauhmana peradaban bangsa tersebut. Melihat realitas yang ada, tak bisa dipungkiri bahwa banyaknya anak yang menjadi pengamen guna memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Penulis menitikberatkan penelitian ini pada permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum pengamen anak di Grogol, Jakarta Barat, lalu bagaimana efektifitas hukum pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perlindungan hukum pengamen anak di Grogol, Jakarta Barat. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara pada subjek penelitian, dengan begitu penulis bisa melihat secara langsung mengenai realita yang menimpa anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi pagi, siang dan malam, dengan begitu penulis bisa merasakan langsung bagaimana peluh keseharian yang mereka alami. Penulis berkesimpulan bahwa pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perlindungan hukum pengamen anak belum efektif, karena eksploitasi terhadap anak masih tetap hidup subur, dan ini harus menjadi bahan perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah terkait.

1.  UEU-Undergraduate-11578-cover.Image.Marked.pdf - 302 KB
2.  UEU-Undergraduate-11578-pengesahan.Image.Marked.pdf - 402 KB
3.  UEU-Undergraduate-11578-persetujuan.Image.Marked.pdf - 345 KB
4.  UEU-Undergraduate-11578-pernyataan.Image.Marked.pdf - 321 KB
5.  UEU-Undergraduate-11578-publikasi.Image.Marked.pdf - 449 KB
6.  UEU-Undergraduate-11578-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 480 KB
7.  UEU-Undergraduate-11578-abstrak.Image.Marked.pdf - 396 KB
8.  UEU-Undergraduate-11578-daftar isi.Image.Marked.pdf - 398 KB
9.  UEU-Undergraduate-11578-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 470 KB
10.  UEU-Undergraduate-11578-lampiran.Image.Marked.pdf - 1711 KB
11.  UEU-Undergraduate-11578-bab 1.Image.Marked.pdf - 612 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)