HAK WARIS ATAS AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 389/PDT.P/2015/PAJB

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum Islam terhadap pembagian waris jika salah satu ahli waris berlainan agama juga untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan status ahli waris pada penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2015/PAJB.Pembagian warisan dalam suatu keluarga Islam dapat menjadi masalah apabila dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam, ada salah seorang ahli waris yang mempunyai perbedaan keyakinan agama dengan pewaris dan ahli waris lainnya. Karena didalam ajaran Islam tidak diperbolehkan seorang Muslim mewariskan atau menerima waris dari yang berbeda agama. Seperti kasus yang dialami oleh 2 (dua) dari Pemohon dalam penetapan Nomor 389/Pdt.P/2015/PAJB yang berpindah keyakinan menjadi non-Muslim dan 3 (tiga) saudara kandungnya yaitu Pemohon 1, Pemohon 2 dan Pemohon 5 sepakat untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris dengan Pemohon 3 dan Pemohon 4yang telah berpindah keyakinan menjadi non-Muslim lalu membawa permohonanpenetapan ahli waris tersebut ke dalam Pengadilan Agama di Jakarta Barat untuk meminta penetapan ahli waris dari Hakim agar membagi warisan tersebut secara Hukum Islam. Dalam Hukum Islam jelas dilarang seorang yang non-Muslim untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu Pemohon 3 dan Pemohon 4 terhalang utnuk mendapatkan hak mewaris dari pewaris karena sudah murtad atau telah berpindah keyakinan dari Muslim menjadi non-Muslim. Namun dalam hal ini Hakim tetap menyatakan Pemohon 3 dan Pemohon 4 tetap sebagai ahli waris dari si Pewaris yang beragama Islam namun menyatakan bahwa Pemohon 3 dan Pemohon 4 tidak berhak untuk mewaris warisan dari Pewaris. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitihan hukum normatif yang bersifat perspektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara kasus, menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Tekhnik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan silogisme dedukasi

1.  UEU-Undergraduate-17509-cover.Image.Marked.pdf - 146 KB
2.  UEU-Undergraduate-17509-pengesahan.Image.Marked.pdf - 828 KB
3.  UEU-Undergraduate-17509-publikasi.Image.Marked.pdf - 713 KB
4.  UEU-Undergraduate-17509-persetujuan.Image.Marked.pdf - 448 KB
5.  UEU-Undergraduate-17509-pernyataan.Image.Marked.pdf - 745 KB
6.  UEU-Undergraduate-17509-abstrak.Image.Marked.pdf - 296 KB
7.  UEU-Undergraduate-17509-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 305 KB
8.  UEU-Undergraduate-17509-daftar isi.Image.Marked.pdf - 387 KB
9.  UEU-Undergraduate-17509-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 447 KB
10.  UEU-Undergraduate-17509-bab1.Image.Marked.pdf - 418 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• REVITALISASI PUSAT-PUSAT BATIK KOTA SOLO MENUJU KOTA WISATA BATIK
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ