KEKUATAN HUKUM HIBAH ATAS TANAH YANG DIKAITKAN DENGAN AKTA PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 738 PK/PDT/2017)

Latar belakang penelitian ini adalah adanya perjanjian hibah atas tanah dengan alat bukti berupa Akta Hibah No. 32/1976 yang dilakukan dan dibuat aktanya oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) antara Tn. M.Y. Panjaitan dan Tn. G. Sitorus. Sementara itu para tergugat menyatakan bahwa hibah antara M.Y. Panjaitan dengan G. Sitorus sudah ditarik kembali oleh M.Y. Panjaitan dengan alat bukti surat penarikan hibah. Dalam penelitian ini perumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimanakah kekuatan hukum hibah atas tanah yang dikaitkan dengan akta PPAT dan bagaimanakah perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Simalungun No.55/Pdt.G/2014 dan Pengadilan Tinggi Medan No.142/Pdt/2015 dikuatkan Putusan MA No. 2896 K/Pdt/2015 dan Putusan MA No. 738 PK/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum hibah atas tanah yang dikaitkan dengan akta PPAT dan untuk mengetahui perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Simalungun No.55/Pdt.G/2014 dan Pengadilan Tinggi Medan No.142/Pdt/2015 dikuatkan Putusan MA No. 2896 K/Pdt/2015 dan Putusan MA No. 738 PK/Pdt/2017. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian ini mengutamakan pengkajian terhadap data hukum seperti undang-undang, studi kepustakaan, putusan pengadilan dan bahan hukum lain yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hibah atas tanah dengan alat bukti akta PPAT memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sedangkan surat penarikan hibah yang dilakukan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan majelis hakim tingkat pertama merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan perjanjian hibah atas tanah tersebut tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang mengakibatkan Akta Hibah tersebut batal demi hukum sedangkan majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Akta Hibah tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian hibah sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1666 KUHPerdata dan diperkuat dengan adanya Akta Hibah sebagai akta otentik.Saran penulis berdasarkan permasalahan ini adalah apabila hendak melakukan perjanjian hibah berupa tanah sebaiknya harus mengetahui akibat dari tindakannya, sehingga dikemudian hari tidak ada penarikan atas sesuatu yang telah diberikan dan apabila penyerahan hibah sudah dilakukan sebaiknya penerima hibah melakukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dikarenakan sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti otentik yang lebih kuat apabila pada suatu saat nanti terjadi sengketa dan sebaiknya pertimbangan hukum hakim baik di pengadilan negeri maupun di Pengadilan Tinggi harus selaras, sehingga putusan yang dihasilkan bisa menjadi yurisprudensi dan tidak berakibat pada putusan yang saling bertentangan satu sama lain.

1.  UEU-Undergraduate-13152-COVER.Image.Marked.pdf - 663 KB
2.  UEU-Undergraduate-13152-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 614 KB
3.  UEU-Undergraduate-13152-PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 701 KB
4.  UEU-Undergraduate-13152-PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 609 KB
5.  UEU-Undergraduate-13152-PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 708 KB
6.  UEU-Undergraduate-13152-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 655 KB
7.  UEU-Undergraduate-13152-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 572 KB
8.  UEU-Undergraduate-13152-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 650 KB
9.  UEU-Undergraduate-13152-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 777 KB
10.  UEU-Undergraduate-13152-LAMPIRAN PUTUSAN 1.Image.Marked.pdf - 1184 KB
11.  UEU-Undergraduate-13152-LAMPIRAN PUTUSAN 2.Image.Marked.pdf - 394 KB
12.  UEU-Undergraduate-13152-LAMPIRAN PUTUSAN 3.Image.Marked.pdf - 495 KB
13.  UEU-Undergraduate-13152-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 565 KB
14.  UEU-Undergraduate-13152-BAB1.Image.Marked.pdf - 774 KB
15.  UEU-Undergraduate-13152-BAB2.Image.Marked.pdf - 918 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN